UNTUK INDONESIA
Pemilu Ditunda, Aksi Demo Pecah di Hong Kong
Polisi Hong Kong menyemprotkan bola merica ke kerumunan massa yang memprotes keputusan pemerintah untuk menunda pemilihan legislatif.
Ribuan petugas polisi anti huru hara telah dikerahkan di Hong Kong untuk menghalau para pengunjuk rasa yang mempertanyakan penundaan pemilihan legislatif. (Foto: Reuters|BBC News).





Jakarta - Polisi Hong Kong menyemprotkan bola merica ke kerumunan massa yang memprotes keputusan pemerintah untuk menunda pemilihan legislatif di wilayah tersebut. Hampir 300 orang ditangkap karena keterlibatan dalam aksi demonstrasi yang dinilai ilegal pada Minggu, 6 September 2020.

Sebelumya pemerintah otonomi Hong kong telah menetapkan jadwal pemilihan anggota dewan pada 6 September. Namun ditunda setahun karena alasan meningkatnya kasus pandemi Covid-19.

Saya ingin hak saya untuk memilih! Malu (pada pemerintah) karena menunda pemilihan!

Baca Juga: UU Keamaan Negara, Warga Hong Kong Terancam Bui 

Seperti diberitakan dari BBC News, penundaan ini membuat ribuan orang turun ke jalan. Massa bergerak sembari berteriak,"Kembalikan hak saya untuk memilih!"

Polisi Hong KongPolisi Hong Kong menangkap warga yang diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa yang dinilai ilegal. (Foto: Reuters|BBC News).

Massa berhadapan dengan polisi anti huru hara bersenjata lengkap. Aksi demo menjadi rusuh ketika polisi berusaha untuk menangkap para pendemo. Media lokal melaporkan, polisi menangkap 289 orang yang diduga terlibat aksi.

"Saya ingin hak saya untuk memilih! Malu (pada pemerintah) karena menunda pemilihan!," kata aktivisi Leung Kwok-hung, salah satu dari mereka yang ditahan, seperti dikutip oleh situs web South China Morning Post.

Sebelumnya, seorang aktivis oposisi terkenal, Tam Tak-chi, ditahan, dituduh membuat pidato yang dapat memicu kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah. Ia ditahan oleh polisi yang bekerja untuk menegakkan hukum keamanan nasional baru yang ketat di wilayah China, yang mulai diberlakukan pada bulan Juni lalu dan mengkriminalisasi berbagai bentuk ekspresi politik.

Pihak opisisi menuduh pemerintah menggunakan pandemi sebagai dalih untuk menghentikan pemilihan. Aktivis oposisi berharap mendapatkan mayoritas di Dewan Legislatif (LegCo), memanfaatkan kemarahan publik atas pemberlakuan Undang-Undang keamanan Nasional yang kontroversial oleh Beijing, dan kekhawatiran bahwa kebebasan Hong Kong sedang terkikis.

Tahun lalu kandidat pro-demokrasi telah meraih hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilihan dewan distrik. Pro demokrasi 17 dari 18 dewan.

Simak Pula: Australia Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi Hong Kong

Hong Kong, bekas koloni Inggris, diserahkan kembali ke China pada tahun 1997 di bawah perjanjian yang dimaksudkan untuk menjamin otonomi tingkat tinggi selama 50 tahun. []


Berita terkait
AS Akhiri Tiga Kesepakatan dengan Hong Kong
Amerika Serikat (AS) menarik diri dari tiga kesepakatan bilateral dengan Hong Kong mengenai ekstradisi dan perpajakan.
Bos Media Hong Kong Ditangkap Kena UU Keamanan Baru
Bos media pro demokrasi Hong Kong, Jimmy Lai ditangkap atas tuduhan pelanggaran Undang Undang Kemanan Nasional yang baru pada Senin, 10 Agustus.
Pileg Hong Kong Ditunda, Tak Ada Pertimbangan Politik
Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam membela keputusannya untuk menunda pemilihan dewan legislatif kota.
0
Menko Luhut Targetkan 600 Hektare Mangrove dalam 4 Tahun
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan menargetkan penanaman mangrove seluas 600 hektare dalam 4 tahun kedepan.