Jakarta - Politisi NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan wajib bagi pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) menelusuri pemalsuan data Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS), karena ini kriminal.
Irma menyatakan hal tersebut menanggapi data yang disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana bahwa sebanyak 97.000 ASN tergolong misterius atau palsu. Pemerintah membayar gaji mereka, tapi setelah ditelusuri mereka itu tidak ada orangnya.
"Mengerikan, sudah puluhan tahun negara membayar gaji dan tunjangan kepada PNS siluman. Disebut siluman karena tidak ada orangnya. Jika dihitung sudah berapa triliun kerugian negara dari tindak pidana pemalsuan data ini. Untuk itu para pemalsu data harus diusut dan dimejahijaukan. Ini namanya perampokan uang rakyat oleh aparatur pemerintah," ujar Irma kepada Tagar, Senin, 24 Mei 2021.
Memalukan, kata Irma, "Bagaimana mungkin negara tidak tahu berapa jumlah PNS di tiap instansi pemerintah. Lalu apa saja yang mereka kerjakan selama ini, jika urusan jumlah data PNS saja sampai bertahun-tahun dipalsukan dan instansi yang berwenang tidak tahu."
Irma mengharapkan pihak yang berwenang segera menindaklanjuti kasus tersebut. "Karena itu bukan soal kesalahan data atau administrasi saja, tapi uang negara juga dibobol oleh oknum-oknum terkait."
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan banyak data aparatur sipil negara (ASN/PNS) belum diperbarui. Bahkan kumpulan data para abdi negara itu selama ini ada yang palsu.
Mengerikan, sudah puluhan tahun negara membayar gaji dan tunjangan kepada PNS siluman.
Bima mengatakan ada sebanyak 97.000 data PNS tergolong misterius. Pemerintah membayar gaji kepada mereka, tapi setelah ditelusuri tidak ada orangnya.
"Masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu. Pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri. Hasilnya apa? Ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius. dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya," ujar Bima di kanal YouTube BKN, Senin.
Menurut Bima, sejak 2014 itu database PNS menjadi lebih akurat walaupun masih banyak yang belum melakukan pendaftaran ulang data diri. Baru kemudian setelah beberapa tahun kemudian mulai banyak PNS yang mengajukan diri untuk daftar ulang.
"Sejak merdeka kita baru dua kali memutakhirkan data ASN. Pertama tahun 2002 itu dilakukan melalui daftar ulang PNS dengan sistem yang masih manual. Kemudian pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik," ujar Bima.
Untuk memperbaiki data ini, BKN meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Dengan begini PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.
Kita lakukan tidak secara berkala, kata Bima, "Tapi setiap waktu dan dilakukan masing-masing PNS/ASN karena orang yang paling berhak atas datanya adalah PNS yang bersangkutan." []
Baca juga: Tjahjo Kumolo Sesalkan Ada ASN Terlibat Vaksin Ilegal
