Jakarta - Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pendistribusian vaksin Covid-19 dapat berjalan dengan lancar.
Secara umum, kata Wiku, kesiapan daerah sudah cukup baik. Hal tersebut tercermin dari kesiapan perubahan secara nasional yang saat ini sudah mencapai 97 persen. Pendistribusian vaksin Covid-19 akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tingkat risiko penularan.
Semakin banyak masyarakat yang memperoleh vaksin gratis ini, maka herd Immunity akan semakin mudah untuk dicapai.
"Distribusi vaksin akan dilakukan secara bertahap dan akan mengutamakan kepada populasi dan wilayah yang berisiko tinggi terjadinya penularan," ujar Wiku saat konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, seperti dikutip Tagar, Sabtu, 26 Desember 2020.
Wiku juga menjelaskan, terkait uji klinis vaksin Sinovac saat ini tengah berlangsung dilakukan Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan PT Bio Farma. Uji klinis ini dilakukan untuk melihat dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi.
Nantinya, hasil uji klinis akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) sebagai syarat untuk dikeluarkannya emergency use of authorization (EUA).
Melansir dari laman Covid19.go.id, terkait vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman, adalah kandidat vaksin yang akan digunakan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Ditargetkan, setelah lulus uji klinis dan praklinis, diharapkan izin edar dapat dikeluarkan tahun 2021.
"Bibit vaksin Merah Putih akan diserahkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama tahun 2021," jelas Wiku.
Dirinya pun menyampaikan, pemerintah telah memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang nanti digunakan aman, berkhasiat, minim efek samping, dan tentunya halal.
Karena itu, pemerintah saat ini sedang gencar mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dalam mengatasi Covid-19 agar kekebalan imunitas atau herd Immunity semakin mudah tercapai.
"Semakin banyak masyarakat yang memperoleh vaksin gratis ini, maka herd Immunity akan semakin mudah untuk dicapai sehingga mampu melindungi kelompok yang tidak dapat divaksinasi dengan alasan tertentu," kata Wiku.
Wiku mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau tindakan kepada masyarakat yang menolak divaksin. Agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi sehingga herd Immunity tercapai. [] (Grace Natalia Indah)
