Pemerintah Janjikan Sistem Satu Data Vaksinasi Corona

Pemerintah menjanjikan infrastuktur sistem satu data untuk transparansi vaksinasi virus corona di Indonesia.
Seorang pria menerima suntikan vaksin Covid-19 dalam uji klinis Research Centers of America, di Hollywood, Florida, 13 Agustus 2020 (Foto: voaindonesia.com/AFP)

Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir menjanjikan infrastuktur sistem satu data dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia.

 Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data

Menteri BUMN ini menyampaikannya saat webinar dengan tema Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa, 24 November 2020.

"Perjalanan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti transparan. Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI," kata Erick.

"Semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data," sambungnya.

Vaksin virus coronaIlustrasi vaksin virus corona. (Foto: Shutterstock)

Ia menuturkan, terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data.

Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri.

Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran. Sistem kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.

"Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri," ujar Erick.

Berita terkait
7.000 Nakes Dilatih, Indonesia Siap Vaksin Massal Corona
Sebanyak 7.000 tenaga kesehatan (nakes) telah mendapat pelatihan sebagai vaksinator. Indonesia siap vaksin massal corona.
Survei Kemenkes: Aceh Paling Tinggi Menolak Vaksin Corona
Survei Kemenkes bersama ITAGI mengungkapkan Aceh paling tinggi menolak vaksin corona, Papua paling rendah.
Biaya Pengobatan Pasien Corona Bisa Rp 600 Juta per Orang
Biaya pengobatan pasien terpapar virus corona atau Covid-19 bisa tembus Rp 600 juta per orang.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.