Pemerintah Audit Kelayakan Stadion Sepak Bola Kanjuruhan

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan audit terhadap bangunan stadion.
Pemerintah Audit Kelayakan Stadion Sepak Bola Kanjuruhan. (Foto: Tagar/Setkab)

TAGAR.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan audit terhadap bangunan stadion, khususnya stadion sepak bola yang digunakan oleh klub yang saat ini tengah berkompetisi di liga Indonesia, baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.

“Dalam waktu dekat ini saya sedang menjadwalkan akan bersama dengan Menteri PUPR kita akan ke Kanjuruhan lagi dan beberapa tempat, terutama stadion-stadion yang banyak penontonnya. Itu yang kita akan prioritaskan untuk diaudit oleh Menteri PUPR,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022.


Semuanya menghimpun fakta-fakta lapangan yang nanti pada akhirnya akan disimpulkan dan akan menjadi rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta.


Menpora menambahkan, upaya membangun standar keamanan stadion merupakan salah satu langkah transformasi sepak bola Indonesia yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan Pemerintah Indonesia. 

Langkah ini tertuang dalam surat yang disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Di dalam surat FIFA itu, ada lima hal yang diminta di situ. Pertama, adalah kita memastikan stadion tempat pertandingan itu, dia menjadi tempat yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Selain itu, langkah kolaborasi yang dilakukan adalah memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional.

“Pihak Polri juga sekarang sedang merampungkan yang nanti akan menjadi peraturan Kapolri, yang dihimpun dari berbagai sumber aturan, baik itu dari Statuta FIFA, dari aturan internal PSSI [Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia] maupun aturan-aturan lainnya, sehingga kita akan jelas SOP (Standard Operating Procedure)-nya.

Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama; mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada; serta menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya.

“Dalam surat itu dari FIFA kita diminta untuk benchmarking. Jadi kita melihat perbandingan-perbandingan dari pelaksanaan liga di negara-negara lain yang sudah established dan mana yang kita bisa adopsi itu sebagai cara kita untuk menyelenggarakan liga. Di samping itu, monitoring terhadap apa yang sudah kita putuskan,” kata Menpora.

Menpora pun mengapresiasi dukungan yang diberikan FIFA untuk transformasi sepak bola di tanah air.

“FIFA bertujuan baik, kalau saya lihat dari suratnya itu ingin membantu Indonesia untuk memperbaiki sepak bola Indonesia secara umum, khususnya kompetisi dan tragedi Kanjuruhan agar tidak terulang lagi. Kita harus merespons niat baik FIFA sebagai international federation dari sepak bola,” ujarnya.

Kerja Cepat TGIPF

Dalam keterangan persnya, Menpora Zainudin Amali juga mengungkapkan progres dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Kanjuruhan yang terus bekerja mengumpulkan fakta-fakta lapangan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober lalu.

“Semuanya menghimpun fakta-fakta lapangan yang nanti pada akhirnya akan disimpulkan dan akan menjadi rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta,” tuturnya.

Menpora menegaskan bahwa TGIPF berkomitmen untuk menyelesaikan tugas secepat-cepatnya dan menyampaikan hasil investigasi dan rekomendasi kepada Presiden Jokowi.

“Sesuai dengan jadwal hari ini yang dimintai keterangan adalah dari PSSI. Tim ini kan kita menjadi satu kesatuan dan membagi tugas. Ada yang sudah datang ke Kanjuruhan, kemudian juga ada yang ditugaskan ke tempat-tempat lain, yang semuanya menghimpun fakta-fakta lapangan,” tandasnya. []

Berita terkait
Dampak Inflasi, BAKN Minta Pemerintah Kaji Ulang Batas Garis Kemiskinan
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk mengkaji ulang batas garis kemiskinan.
Pemerintah Melanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2023
Program ini akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung
Pemerintah Inggris Bela Keputusan Pembatalan Penghapusan Pajak 45 Persen
Pemerintah Inggris bela keputusannya batalkan penghapusan pemotongan pajak penghasilan untuk yang berpenghasilan tertinggi