Jayapura, Papua – Pemerintah terus melakukan sinergi untuk mengakselerasi pembangunan di Papua. Sinergi dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat. Oleh karena itu, untuk terselenggaranya akselerasi yang baik serta hasil maksimal yang dirasakan masyarakat, diperlukan juga sinergi pembangunan baik dari sisi kesejahteraan dan keamanan.
“Karena itu pembangunan di Papua ini harus mengharmoniskan antara kesejahteraan dan keamanan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan persnya usai mengunjungi Tugu MacArthur, di Jayapura, Papua, 6 November 2021.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, harmonisasi ini dapat terjadi salah satunya dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat setempat.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai peninjauan dan penanaman benih jagung di Kelurahan Klamesen, Sorong, 4 Oktober 2021 (Sumber: setkab.go.id/Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
“Kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat juga masyarakat seluruhnya,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, imbuh Wapres, dalam kunjungannya untuk menutup Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua beberapa waktu lalu, dirinya melakukan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan pemuda, kalangan perempuan dari berbagai klaster.
“Local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan [pandangan], dan kita menghimpun pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang nanti realistis,” imbuhnya.
Namun, di sisi lain, Wapres menilai bahwa akselerasi pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila dari sisi keamanan masih mengkhawatirkan. Karena itu, Wapres telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk memimpin koordinasi terkait keamanan di Papua dengan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), serta Menteri Dalam Negeri agar langkah-langkah pengamanan di Papua dapat terintegrasi dengan baik.
“Tetapi betul pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali, tidak kondusif. Maka dari itu dua hal ini menjadi program yang terintegrasi,” urai Wapres.
Presiden Jokowi saat panen raya di Wapeko, Merauke, Papua, 10 Mei 2015 (Foto: setkab.go.id)“Karena itu terakhir saya melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menko Polhukam, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, Kepala BIN dan juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasikan langkah-langkah ke depannya, supaya hal itu lebih terkoordinasi,” lanjutnya.
Menutup keterangan persnya, Wapres menyampaikan harapan agar upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait harmonisasi kesejahteraan dan keamanan di Papua dapat menyukseskan program akselerasi yang telah dirancang dan menghilangkan ketidakpuasan serta rasa tidak percaya yang mungkin terjadi di Papua terhadap pemerintah. “Dengan demikian kita harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokoh-tokoh Papua baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, ini terus kita lakukan dialog-dialog di dalam rangka menghilangkan ketidakpuasan."
Dengan ketidakpuasan itu sudah semakin tidak ada, semakin hilang, kita harapkan maka akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua. Itu saya kira harapan dari pemerintah pusat,” ujar Wapres (BPMI SETWAPRES/UN)/setkab.go.id. []
Wapres Pimpin Rakor Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua
Penggunaan Tol Laut di Papua Terus Meningkat di 2021
52 Tahun Bank Papua Mitra Pembangunan Papua
RI Percepat Pembangunan dan Kesejahteraan Papua
