Pesisir Selatan - Pembagian beras bantuan untuk warga terdampak virus corona (covid-19) di Nagari Painan Induk, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, berakhir ricuh.
Kalau tukang parkir kata bupati tidak dapat bantuan.
Masyarakat meresa kecewa karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan Rosnimar, 45 tahun, salah seorang warga yang mengaku tidak menerima bantuan itu.
Padahal, Rosnimar tidak lagi berjualan sejak adanya pembatasan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUS) M Zein Painan akibat dampak covid-19.
"Saya hanya pedagang kaki lima di sana (RSUD M Zein). Sehari-hari penghasilan untuk hidup saya hanya dari berjualan di rumah sakit itu," katanya, Selasa, 14 April 2020.
Para penerima bantuan pangan tunai (BPT) masih saja mendapatkan bantuan covid-19. Sementara, masyarakat miskin lainnya yang terdampak tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan, ia mengaku telah menyerahkan kartu kekuarga (KK) kepada kepala kampung.
Senada dengan itu, Roza, 40 tahun mengaku tidak pernah terdata dalam penerima bantuan itu. Padahal, ia sangat membutuhkan karena sejak adanya wabah ini, dia mulai kesulitan ekonomi karena tidak lagi berjualan di pasar.
Menurutnya, masyarakat sudah takut ke luar rumah. Beban hidup itu kian berat terasa ketika ia hanya menjadi orang tua tunggal sejak beberapa tahun terakhir. Kebutuhan keluarga harus ditanggungnya sendiri.
"Banyak buruh harian lepas lainnya seperti tukang ojek, buruh di cucian mobil serta pekerja informal lainnya yang tidak dapat bantuan di sini. Kami sangat membutuhkannya," katanya.
Wali Nagari Painan Induk Harwal Nurdin mengatakan pendataan yag ia lakukan hanya berdasarkan instruksi camat nomor 90/C.IV J/2020 tentang permintaan data masyarakat terkena dampak langsung covid-19 tanggal 4 April 2020.
Dalam instruksi itu, camat meminta wali nagari seKecamatan IV Jurai untuk mendata warga yang terdampak langsung. Kriteria yang mendapat bantuan adalah masyarakat berprofesi sebagai supir angkot, travel dan bus.
Kemudian, pekerja pemandu wisata, driver ojek, pedagang sekitar sekolah akibat sekolah diliburkan. "Kalau tukang parkir kata bupati tidak dapat bantuan," katanya.
Untuk Painan Induk, nagari awalnya telah mengirim sebanyak 500 penerima, namun yang diakomodir pemerintah kabupaten hanya sebanyak 168 penerima. Selama ini, ia mengaku pemerintah nagari tidak pernah diajak rapat soal penerima bantuan tersebut.
Dia menegaskan, jika masih ada warga yang kurang puas, silakan datang ke kantor bupati. Pihaknya pun akan tetap menanyakan persoalan itu pada pemerintah kabupaten.
"Kami akomodir semua masukan dari masyarakat. Kami akan tetap perjuangkan, sehingga semua masyarakat yang layak dapat, menjadi dapat," tuturnya.
Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkab Pessel Rinaldi Dasar mengatakan pemerintah mulai mendistribusikan bantuan beras pada masyarakat terdampak langsung covid-19 pada Selasa, 14 April 2020.
Pemkab Pessel mendistribusikan sebanyak 140 ton beras untuk 15.555 keluarga. Kategori penerima adalah masyarakat yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), di luar penerima PKH dan BPT.
"Masing-masing dapat 9 kilogram beras per bulan. Ini kami ambil dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan beras pemerintah," katanya. []
