Padang - Video pembagian bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial di Kantor Pos Kota Padang, Sumatera Barat, beredar di media sosial. Kerumunan warga tanpa menjaga jarak dan tidak mengindahkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Mungkin karena informasinya itu terlambat, yang datang harusnya pagi malah datang siang hari.
Masyarakat yang antri tanpa memperhitungkan jarak jarak antar tubuh dan kondisi kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Video tersebut dibenarkan Kepala Kantor Pos Padang Sartono.
Menurutnya, memang sempat terjadi penumpukan masyarakat saat pembagian BST. Pihaknya mengaku telah memberikan batasan kepada masyarakat penerima untuk mematuhi marka sebagai batas jarak sesuai aturan PSBB.
Sartono mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 9 Mei 2020 siang. Pihaknya telah menjadwalkan beberapa kelurahan yang meminta warganya untuk datang ke Kantor Pos secara berjarak.
"Tapi mungkin karena informasinya itu terlambat, yang datang harusnya pagi malah datang siang hari. Akhirnya terjadi penumpukan itu," kata Sartono kepada Tagar melalui sambungan seluler, Senin, 11 Mei 2020.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan penyetopan antrian terhadap masyarakat yang mengambil BST. Pihak Pos mengklaim menyelesaikan tumpukan massa yang sudah terlanjur datang dan antri.
"Antrian sudah setop, tak dimasukkan lagi orang ke dalam sampai yang di dalam habis. Selain marka, petugas antrian melihat jumlah orang yang ada di dalam, mereka harus memastikan kursi yang sudah terisi maka harus disetop dulu antrian," katanya.
PT Pos Padang diketahui menyalurkan bantuan dari Kemensos kepada 13.415 kepala keluarga (KK) di Kota Padang. Pembagian pada Rabu 6 Mei dan Jumat, 8 Mei 2020 sebanyak 992 KK. Sedangkan Sabtu 743 KK dan totalnya sudah 1.735 KK.
"Itu belum termasuk data hari Senin ini. Sejauh ini total serapannya 12 persen," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit tak menanggapi banyak ketika disinggung mengenai antrian masyarakat yang membludak di Kantor Pos Padang beberapa waktu lalu.
"Saya rasa pemerintah kabupaten dan kota bisa duduk bersama dengan pihak kantor pos bagaimana meminimalisir tumpukan itu, kami meminta agar masyatakat diminta datang per kecamatan atau per kelurahan. Memang memakan waktu, tapi harus ada inovasi dan kreativitas yang tepat untuk itu, saya rasa itu saja," kata Nasrul Abit dalam jumpa pers online yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar, Senin, 11 Mei 2020. []
