Padang - Calon siswa yang terbukti memalsukan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat SMA dan SMK di Sumatera Barat (Sumbar), akan mendapatkan sanksi plus pembatalan kelulusan.
Dinas Pendidikan Sumbar telah berkomitmen akan membatalkan kelulusan siswa, walaunpun telah dinyatakan lolos.
Hal itu dinyatakan Ketua PPDB Sumbar Suryanto. Menurutnya, Dinas Pendidikan Sumbar berkomitmen melaksanakan seleksi PPDB ini dengan jujur. Jika terjadi pelanggaran pada proses PPDB, pihaknya dipastikan akan membatalkan kelulusan tersebut dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Suryanto, ada sejumlah masyarakat yang melaporkan dugaan pemalsuan SKD di Kota Padang Panjang. Pihaknya pun telah memanggil camat di lokasi keberadaan sekolah.
"Camat Padang Panjang Timur telah datang ke Disdik Sumbar menjelaskan masalah itu," katanya, Jumat, 10 Juli 2020.
Jika kasus pemalsuan SKD itu terbukti, kata Suryanto, sesuai dengan pasal 39, Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB jo pasal 60 nomor 40 tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB Pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri.
"Pelanggar diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dinas Pendidikan Sumbar telah berkomitmen akan membatalkan kelulusan siswa, walaunpun telah dinyatakan lolos," katanya.
Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menerima pengaduan masyarakat terkait indikasi pemberian keterangan alamat atau domisili palsu. Dugaan ini ditemui dalam Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan Camat Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.
Hal itu dinyatakan Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Juli 2020. Menurutnya, masyarakat merasa aneh dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik yang terdapat website PPDB Sumbar, khususnya untuk SMA negeri 1 Padang Panjang.
Mereka yang tadinya lolos, kata Yefri, tiba-tiba gagal atau terlempar dari zona terdekat. Penyebabnya karena adanya sekitar 20 lebih SKD masuk yang secara zona dekat ke SMA tersebut.
"Indikasi yang dilaporkan misalnya, ada yang menerangkan tinggal dekat dari SMA 1 Padang, di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Namun menurut pelapor, sebenarnya ada dari mereka yang berdomisili di Gantiang, Gunung atau Ngalau," katanya.
Pihaknya mengaku telah melaporkan dugaan kecurangan tersebut pada Disdik Sumbar pada Rabu, 8 Juli 2020. Menurut Ketua PPDB Suryanto, mereka yang terindikasi memberikan keterangan atau SKD palsu itu kelulusannya telah dibatalkan.
Tidak hanya di Kota Padang Panjang, sebagian masyarakat juga melaporkan indikasi yang sama terjadi di Kota Padang. Masyarakat mengeluh, karena tiba-tiba banyak yang menggunakan SKD.
Anehnya, SKD hanya terjadi di beberapa sekolah yang dulu disebut unggul atau favorit. Seperti di SMA negeri 1 Padang misalnya. Setelah dilakukan verifikasi ke lapangan, ternyata tetangga tidak mengenal sang anak. Selain itu, ada rumah yang telah disewakan, namun masih dijadikan tempat tinggal dalam SKD oleh pemiliknya.
"SKD juga digunakan oleh anak penjabat, tapi semua indikasi sedang diperiksa. Ada juga terjadi di SMA 10 dan SMA 3 Padang. Semua data dan indikasi pemalsuan telah diserahkan ke sekolah untuk diverifikasi. Sayangnya, waktu sangat singkat, karena malam ini hasil PPDB akan diumumkan," katanya.
Jika terbukti, sesuai dengan Permendikbud nomor 44 pasal 39 tahun 2019 tentang PPDB Jo pasal 60 nomor 40 tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri, pelanggar akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. []
