Polemik PPDB SMA Sumbar, Warga Lapor DPRD

Puluhan masyarakat mengadu ke DPRD Sumatera Barat. Aksi itu buntut permasalahan sistem zonasi PPDB SMA dan SMK.
Masyarakat mendatangi kantor DPRD Sumatera Barat untuk mengadukan persoalan PPDB SMA dan SMK. (Foto: Tagar/Rina Akmal)

Padang - Puluhan masyarakat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Jumat, 10 Juli 2020. Mereka mengadu ke wakil rakyat terkait ragam persoalan penerapan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA dan SMK.

Tidak ada gunanya meningkatkan kapasitas anak melalui bimbingan belajar, mereka terzolimi karena sistem yang tidak optimal.

Salah seorang perwakilan orang tua siswa, Ria Gusti Fernando mengatakan, banyak beredar pemalsuan data domisili dalam PPDB tahun ini. Akibatnya, banyak masyarakat yang seharusnya bersekolah sesuai dengan zonasi tidak terakomodir.

"Jika persoalan ini tidak diselesikan, kami wali murid yang hadir sekarang tidak segan membawa masalah ini ke ranah pidana,” katanya.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Sumbar terlalu memaksakan sistem zonas dalam PPDB. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang jadi korban. Padahal, mereka memiliki anak yang berprestasi dan juga dari sekolah unggul.

“Tidak ada gunanya meningkatkan kapasitas anak melalui bimbingan belajar, mereka terzolimi karena sistem yang tidak optimal,” katanya.

Orang tua murid yang mengaku sudah bergabung sebanyak 300 orang se Sumbar ini, meminta penerimaan lewat jalur zonasi yang sudah berjalan dibatalkan saja. Menurutnya, setiap sekolah berhak menguji kapasitas anak sebelum diterima sebagai siswa.

Wali murid lainnya, Aisyah mengatakan, anaknya mendaftar di salah satu sekolah kejuruan di Kota Padang. Namun karena banyaknya masyarakat mendaftar dan menggunakan surat keterangan domisili, anaknya tidak dapat bersekolah di sana.

"Kita minta pemerintah daerah menyelesaikan persolan ini, sehingga anak kami bisa bersekolah,” katanya.

Kedatangan puluhan wali murid ini disambut salah seorang pejabat struktural di Sekretariat DPRD Sumbar, Rismunandar. Menurutnya, Komisi V DPRD Sumbar sedang melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi. Jika tidak ada aral melintang, pertemuan dengan wali murid ini bisa dilakukan pada Senin, 13 Juli 2020.

"Aspirasi ini akan kita koordinasikan dengan Ketua Komisi V DPRD Sumbar," katanya. []



Berita terkait
Lihat Hasil Kelulusan PPDB SMA Sumbar di Sini
Panitia PPDB online SMA dan SMK di Sumatera Barat telah mengumumkan kelulusan siswa baru.
Syarat Siswa Sekolah Tatap Muka di Sumbar 13 Juli
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bakal membuka sekolah pada tanggal 13 Juli 2020.
Soal PPDB SMA Sumbar, Puluhan Warga Lapor Disdik
Puluhan masyarakat mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Mereka melaporkan persoalan menyangkut PPDB online SMA dan SMK.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.