Jakarta - Presiden Jokowi mengundang dua tokoh penting ke Istana Negara, yaitu Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan anggota DPR Adian Napitupulu.
Pemanggilan mereka menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Apakah itu terkait menteri kabinet Jokowi jilid dua atau hanya sebatas silaturahmi.
Bamsoet
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan pemanggilan kedua politikus itu memiliki beberapa kemungkinan terkait Munas Partai Golkar atau terkait masa depan Bamsoet sebagai Ketua DPR.
Karena biasanya dulu Golkar kan di menko
"Ada beberapa kemungkinan, pertama bisa jadi kalau Bamsoet terkait dengan Golkar. Kedua terkait masa depan Bamsoet juga," kata Ujang kepada Tagar, Kamis, 15 Agustus 2019.
"Artinya, ketika awal Oktober dia (Bamsoet) tidak lagi menjabat sebagai ketua DPR, artinya kan dia akan menjadi anggota DPR biasa, dan itu akan turun derajat dalam konteks politik terkait Bamsoet," ujarnya.
Ujang menuturkan pemanggilan Bamsoet ke istana (oleh Jokowi) bukanlah terkait dengan jabatan menteri di kabinet Jokowi. Pasalnya, yang menentukan siapa calon menteri dari Partai Golkar hanyalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga.
"Yang kedua, terkait kabinet yang ada dari kader Golkar itu tergantung dari Airlangga sebagai ketua umum. Jadi, sebetulnya pemanggilan Bamsoet menurut saya bukan terkait dengan kabinet. Karena kabinet itu nanti siapa yang direkomendasikan oleh Airlangga," ujarnya.
Dia menjelaskan seandainya Golkar mendapat jatah empat menteri belum tentu Bamsoet bisa menjadi menteri. Karena, pertarungan untuk merebut posisi menteri dalam kabinet Jokowi ini tidaklah mudah
"Artinya, melihat dengan pertarungan (menjadi menteri) yang sengit sekali, sepertinya Airlangga akan sulit merekomendasikan Bamsoet sebagai menteri," ucapnya.
Ujang juga mengatakan meskipun nanti ada istilah tawar-menawar posisi itu. Bamsoet dipastikan menduduki menteri koordinator. Mengingat sebelumnya Agung Laksono juga menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).
"Seandainya dia (Bamsoet) menjadi menteri, itu pasti menteri-menterinya yang strategis. Karena biasanya dulu Golkar kan di menko (menteri koordinator). Dulu Pak Agung Laksono juga di Menko Kesra," katanya.
Adian Napitupulu
Tentang pemanggilan Adian Napitupulu ke Istana Negara, Ujang menjelaskan Adian memiliki peluang untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi jilid dua. Namun, itu semua harus melalui persetujuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Tergantung restu dari Bu Mega juga
"Bisa saja punya kans jadi menteri. Tapi ada catatan lagi, yang kalau dia berasal dari PDIP tergantung restu dari Bu Mega juga," katanya.
Dia juga mengatakan ada kemungkinan Jokowi sudah setuju jika Adian mendapat jatah menteri. Tetapi harus meminta lagi izin Megawati.
"Mungkin bisa jadi pemanggilan itu adalah untuk pra kondisi. Misalnya, "Adian tolong nanti lobi Bu Mega aja, saya (Jokowi) sudah setuju" tinggal Bu Mega gimana. Bisa jadi begitu, kita tidak tahu," ujarnya.
"Artinya, semua kemungkinan bisa terjadi, karena terkait kabinet ini kan hak prerogatif Presiden. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada," kata Ujang. []