UNTUK INDONESIA
Pelni Tambah 3 Kapal Negara Layani 3 Rute Tol Laut
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengoperasikan tiga kapal negara untuk melayani tiga rute tol laut tambahan sejak Oktober 2019.
KM.Dabonsolo, salah satu dari empat kapal milik PT.Pelni yang mengangkut 2.790 pengungsi dari Wamena ke berbagai kota di Indonesia, pasca kerusuhan di wilayah tersebut. (Foto: Antara/Evarukdijati)

Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mengoperasikan tiga kapal negara untuk melayani tiga rute tol laut tambahan sejak mendapatkan penugasan dari pemerintah pada Oktober 2019. Ketiga kapal negara itu, yakni KM Kendhaga Nusantara 11, KM Kendhaga Nusantara 5, dan KM Kendhaga Nusantara 9 yang sebelumnya dioperasikan perusahaan swasta.

“Kapal sudah serah terima dari pihak swasta kepada Pelni sejak akhir Oktober lalu” kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni (Persero) Yahya Kuncoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 21 November 2019 seperti dilansir dari Antara.

Yahya pun menjelaskan rute dari tiga kapal yang melayani rute tol laut. Pertama, KM Kendhaga Nusantara 11 akan menjalani Trayek T13/T14 dari Tanjung Perak-Tenau-Rote-Sabu-Lamakera-Tenau-Loweleba-Tabilota-Larantuka-Marapokot-Tenau.

Kedua KM Kendhaga Nusantara 5 yang akan melayani Trayek T-12 dengan rute Tanjung Perak-Kalabahi-Kisar-Moa-Tepa-Larat-Tanjung Perak serta ketiga KM Kendhaga 9 akan melayani trayek T-9 dengan rute Tanjung Perak-Orasbari-Wasior-Serui-Waren-Teba-Ambon-Tanjung Perak.

KM Kendhaga Nusantara 11 yang diterima pada 28 Oktober akan berangkat menuju Rote pada Rabu, 20 November 2019 dan KM Kendhaga Nusantara 9 yang diterima pada 30 Oktober akan melakukan sandar untuk memuat barang setelah KM Kendhaga Nusantara 5 berlayar.

Pada tahun 2016, pemerintah menyiapkan enam trayek tol laut yang dioperatori oleh Pelni. Sejak tahun 2017 program tol laut berkembang menjadi 17 trayek di mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu melayani enam trayek, tujuh dijalani oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), dan pelayaran swasta.

Hingga di tahun 2019, Pelni hanya mendapatkan tujuh rute penugasan termasuk rute-rute daerah Hub di wilayah Bitung, Tahuna dan Aceh.

Namun, pada September 2019, Pelni kembali menerima penugasan dari pemerintah sebanyak delapan trayek pada program tol laut. Tadinya trayek tersebut merupakan rute yang dilayani oleh pihak swasta.

Rute tersebut meliputi Trayek H-2 : Tg. Perak – Wanci – Namrole – Namlea – Obi; Trayek H-3 : Tg. Perak – Tenau – Saumlaki – Dobo; Trayek T-9 : Tg. Perak – Orensbari – Wasior – Serui – Waren – Teba – Ambon; Trayek T-12 : Tg. Perak – Kalabahi – Kisar – Moa – Tepa – Larat; Trayek T-13 : Tenau – Rote – Sabu – Lamakera; Trayek T-14 : Tenau – Lewoleba – Tabilota – larantuka – Marapokoy; Trayek T-15 : Tg. Perak – Makassar – Morotai – Surabaya; Trayek T-16 : Tg. Perak – Bima – Merauke.

“Dalam menjalankan penugasan program tol laut, Pelni tidaklah bergerak sendiri. Seiring perkembangan program ini, mulai pada tahun 2017, ada beberapa operator lain yang turut mengerjakan program tol laut baik itu BUMN maupun swasta,” ucap Yahya.

Yahya menjelaskan, terkait masalah muatan balik kapal tol laut yang belum berjalan secara maksimal juga dialami oleh semua operator, tidak hanya Pelni.

Menurut dia hal tersebut disebabkan karena daerah tujuan kapal tol laut bukanlah daerah maju ataupun daerah penghasil industri yang menjadi kebutuhan rutin.

“Daerah tujuan kapal tol laut merupakan wilayah T3P (terpencil, terluar atau terdepan, tertinggal dan perbatasan) yang jumlah penduduknya sedikit, akses terhadap kebutuhan pokok terbatas, dan potensi muatan balik berupa ikan laut, hasil hutan dan perkebunan yang tidak terlalu banyak,” tuturnya.

Menurut Yahya tidak logis bila mengukur keberhasilan tol laut hanya dengan ukuran muatan balik sebagai keberhasilan tol laut. Karena, dengan sedikitnya penduduk yang dilayani dan keterbatasan infrastruktur di daerah tujuan tol laut, kinerja tol laut sulit diukur dengan volume barang yang diangkut. 

"Utamanya untuk muatan balik yang volumenya masih kecil,” ujar dia,

Jadi, kinerja tol laut tidak harus diukur dengan volume barang angkutan balik. Tol laut harus diukur dari sisi lain, diantaranya terpenuhinya kebutuhan pokok, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan warga di seluruh negeri, termasuk di daerah terpencil, terluar atau terdepan, tertinggal dan perbatasan (T3P).

“Bukan hanya sebatas berapa banyak muatan balik yang diangkut, tapi berapa jiwa dapat disejahterakan di pelosok Nusantara,” kata Yahya. []

Berita terkait
DPRD Parepare Soroti Kinerja PT Pelni
DPRD Parepare menyoroti kebijakan PT Pelni yang tetap memberangkatkan penumpang tanpa jaminan asuransi.
Jokowi Soroti Fungsi Tol Laut yang Belum Maksimal
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keinginannya untuk memaksimalkan fungsi program transportasi Tol Laut
Tol Laut Jokowi, Seberapa Penting Bagi Masyarakat Indonesia?
Usman Kasong mengatakan tol laut yang dibangun di Indonesia membuktikan langkah konkret pemerintah untuk mempersatukan Indonesia.
0
Harga dan Spesifikasi Infinix Note 7
Infinix Note 7 mengandalkan baterai jumbo 5.000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt, yang mendukung untuk main game seharian.