Surabaya - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprioritaskan masukan Tri Rismaharini soal kriteria calon walikota (cawali) Surabaya yang bakal diusung pada Pilkada 2020.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai masukan Risma penting, karena selama ini telah menjadi Walikota Surabaya dalam dua periode.
Dia mengakui keterangan Risma akan menjadi pertimbangan, sebelum memberikan rekomendasi calon yang akan diusung.
DPP PDIP memberi perhatian khusus untuk Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2020.
"Sangat kami dengarkan masukannya, karena dia wali kota dua periode," ujar Hasto, usai membuka pendidikan kader PDIP, khusus anggota legislatif, di Sidoarjo, Kamis 5 September 2019 malam.
DPP PDIP memberi perhatian khusus untuk Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2020. Hal ini bertujuan agar pembangunan Kota Surabaya berkesinambungan.
Kata dia, Surabaya harus tetap menjadi kota cerdas, dan hijau. Maka, visi misi Risma bersama wakilnya, Whisnu Sakti Buana harus bisa berlanjut. Salah satu caranya adalah mencari calon pemimpin harus sepaham dengan pemerintahan Risma-Whisnu seperti saat ini.
"Nanti jangan sampai ada pemimpin yang tidak sepaham dengan misi Bu Risma dan Pak Whisnu," ujarnya.
Hasto mempersilakan semua kader mendaftar, dan mekanisme penjaringan tetap akan berjalan. Pendaftaran bisa diikuti dari praktisi, pendidikan, hingga birokrat untuk bertarung mendapatkan rekomendasi PDIP.
"Mereka yang pernah jadi legislatif, mereka yang menjadi wakil wali kota, anggota DPRD terpanggil. Harus tetap sesuai dengan mekanisme internal partai, pendaftaran dibuka secara terbuka," ucap dia.
Dia menjelaskan DPP akan memilah 19 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. Pemilahan itu seperti daerah lemah, yakni Situbondo.
Proses penjaringannya akan sangat terbuka bagi setiap elemen masyarakat. Namun, partai juga tidak menutup kemungkinan mengusung calon lain.
Untuk daerah kuat, seperti Surabaya dan Blitar, Hasto menuturkan DPP akan memprioritaskan dari kader partainya. Hal ini untuk memperkuat kelembagaan partai hingga tingkat paling bawah.
"Mereka yang menjadi tokoh bisa bergabung dengan kita. Kami akan siapkan sekolah partai dan seterusnya," tuturnya.
Dia juga mempersilahkan DPD PDIP untuk memetakan wilayahnya yang berpotensi menang, harus dipertahankan.
"Yang penting bukan target. Kami menyiapkan proses kepemimpinan, menyiapkan kader atau mereka yang bergabung ke partai untuk jadi pemimpin," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono mengatakan pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada tanggal 5 sampai 14 September 2019. Batas waktu itu termasuk pengembalian berkas.
"Pendaftaran ada tiga jalur. Di DPC, di DPD, dan di DPP PDIP. Untuk di DPD dan DPP waktu pendaftaran dan pengembalian berkasnya adalah tanggal 9-14 September 2019," ucap Deni.[]
Baca juga:
