Jakarta - Politisi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin memastikan pergantian jabatan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI tidak ada kaitannya dengan ajakan menonton film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI. Menurut dia, pergantian pucuk di pimpinan TNI murni karena masa jabatan telah berakhir.
"Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun," kata Hasanuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Kamis, 24 September 2020.
Jadi jangan melebar kemana-mana. Jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya.
Anggota Komisi I DPR ini berkata, Jendral Gatot Nurmantyo lahir di Tegal, tanggal 13 Maret 1960. Berdasarkan ketentuan hitungan tersebut, maka yang bersangkutan ditetapkan pensiun pada tanggal 1 April 2018.
Baca juga: RUU HIP dan PKI, Istana Anggap Gatot Nurmantyo Halusinatif
Lebih lanjut ia menjelaskan, Gatot lalu naik pangkat menjadi Panglima TNI pada tanggal 8 Juli 2015. Kemudian, pergantian Panglima TNI dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017
Anggota DPR dari PDIP TB Hasanuddin (kiri). (Foto: Tagar/
Fitri Rachmawati)"Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya," ucap Hasanuddin.
Menurutnya, jika mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, ayat (1) disebutkan bahwa TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
Kemudian pada ayat (2) berbunyi: Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah melalui persetujuan DPR.
Ia menyebut, pengangkatan Jendral Gatot Nurmantyo pun dipastikan dengan persetujuan DPR. Begitupun dengan pemberhentian atas persetujuan anggota legislatif juga.
Baca juga: Mahasiswa Arek Suroboyo Tolak KAMI dan Gatot Soal G30S/PKI
Saat itu, kata dia, DPR telah menyepakati untuk memberhentikan Gatot, dan mengangkat Panglima TNI yang baru yakni Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia menambahkan, kala itu seluruh fraksi di DPR aklamasi setuju memberhentikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
"Jadi tak ada permasalahan yang harus diramaikan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden dan hal yang biasa. Tak ada hubungannya dengan nobar film G30S/PKI. Jadi jangan melebar kemana-mana. Jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo buka suara soal pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI di penghujung tahun 2017. Gatot mengatakan, pencopotan terhadapnya lantaran memerintahkan seluruh jajarannya di TNI untuk memutar film G30S PKI.
Dia menjelaskan, perintah yang diberikannya bertujuan agar jajarannya maupun masyarakat mengetahui sejarah tentang gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pasalnya, ia melihat gelagat kebangkitan PKI gaya baru.
Gatot menuturkan, gerakan itu semakin terlihat sejak penghapusan materi sejarah tentang G30S PKI di seluruh sekolah dan semua strata tingkatan pendidikan pada tahun 2008. Hal itu diungkapkan di akun YouTube Hersubeno Poin, seperti dikutip Tagar, Selasa, 22 September 2020.
"Pada saat saya panglima TNI, saya melihat itu semuanya. Maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S PKI," kata Gatot.
Setelah itu, dia mengakui bahwa dirinya mendapatkan peringatan dari salah seorang sahabatnya yang ada di Partai PDI Perjuangan.
"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDIP, menyampaikan, Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi justru saya tegas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti," kata Gatot Nurmantyo. []
