TAGAR.id, Bangkok, Thailand - Partai reformis yang memenangkan pemilihan umum Thailand pada Rabu, 2 Agustus 2023, dikeluarkan dari koalisi yang berusaha membentuk pemerintahan, sewaktu para anggota parlemen berusaha mengatasi tentangan militer dan para senator yang prokerajaan.
Partai Bergerak Maju (MFP) memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan Mei, memanfaatkan gelombang dukungan kaum muda dan perkotaan Thailand yang merasa jenuh setelah selama hampir satu dekade berada di bawah pemerintahan yang didukung militer. Namun, partai itu tidak berhasil meraih mayoritas.
Koalisi delapan partai -- yang mencakup saingan terdekat MFP, Pheu Thai -- tidak cukup untuk membuat pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, terpilih sebagai perdana menteri, sehingga membuat negara kerajaan itu dalam kebuntuan politik.
Para pendukung Partai Maju memegang potret Pita Limjaroenrat, pemimpin Partai Maju, saat unjuk rasa di Bangkok, Thailand, Sabtu, 29 Juli 2023. (Foto: voaindonesia.com/AP)
Pita, 42 tahun, yang berpendidikan Harvard, diblokir dari jabatan puncak itu oleh Senat -- yang anggotanya dipilih sendiri oleh junta militer -- karena tekadnya untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand yang keras.
Setelah berminggu-minggu tawar-menawar secara tertutup, pemimpin Pheu Thai Chonlanan Srikaew mengumumkan bahwa MFP keluar dari koalisi.
"Pembentukan pemerintahan baru tidak akan melibatkan MFP," katanya kepada wartawan.
"Pheu Thai akan berusaha untuk mendapatkan suara yang cukup, MFP akan menjadi oposisi, dan kami akan bekerja dalam dimensi baru yang bermanfaat bagi rakyat."
Pheu Thai sekarang akan mengajukan taipan properti Srettha Thavisin sebagai kandidatnya untuk menjadi perdana menteri, kata Chonlanan.
Pemimpin Partai Move Forward (MFP) Pita Limjaroenrat (Foto: dw.com/id - Vachira Vachira/NurPhoto/picture alliance)Pheu Thai dipandang sebagai kendaraan bagi klan politik Shinawatra, yang anggotanya termasuk dua mantan perdana menteri yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2006 dan 2014.
Untuk menjadi perdana menteri, seorang kandidat harus disetujui oleh mayoritas dari kedua majelis parlemen -- 500 anggota parlemen terpilih dan 250 senator yang ditunjuk di bawah junta terakhir.
Pita berhasil meraih 324 suara di dua majelis itu pada pemungutan suara pertama di parlemen, dengan hanya 13 senator yang mendukungnya.
Ia dihalangi untuk mencalonkan diri dalam pemungutan suara kedua dan diskors sebagai anggota parlemen oleh Mahkamah Konstitusi terkait kepemilikan sahamnya di perusahaan media -- sesuatu yang dinyatakan terlarang di bawah hukum Thailand. (ab/uh)/AFP/voaindonesia.com. []