Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengecam pemerintah yang pada masa pandemi masih sempat mengganti cat pesawat kepresidenan dari warna biru menjadi merah.
Pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pesawat kepresidenan dicat warna biru identik dengan warna Partai Demokrat. Dan sekarang pesawat kepresidenan dicat warna merah identik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai utama pengusung Presiden Joko Widodo.
Lebih spesifik, pada zaman SBY pesawat kepresidenan warna biru putih, dan sekarang diganti merah putih sesuai bendera negara Indonesia, merah putih.
"Prioritas nyawa rakyat, bukan warna pesawat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Selasa, 3 Agustus 2021.
Bagi Partai Demokrat, kata Herzaky, "Pemerintah sebenarnya menganggap penanganan pandemi Covid-19 ini prioritas atau tidak, ya? Apakah pemerintah punya road map yang jelas dalam penanganan pandemi ini, atau tidak?"
Herzaky mempertanyakan apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini. "Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa Presiden saat memakai? Anggaran terbatas, banyak utang, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden daripada menambah stok oksigen atau stok vaksin gratis yang sangat bermanfaat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat Indonesia."
Pemerintah tunjukkan sensitivitas dan empati terhadap rakyat Indonesia yang kehilangan nyawa keluarganya karena Covid-19.
Jadi, lanjut Herzaky, "Masukan kader kami terkait warna itu masukan halus saja. Esensi sebenarnya adalah kalau tidak membahayakan nyawa presiden saat memakai, mengapa perlu mengecat pesawat sekarang? Kan jauh lebih baik fokuskan semua anggaran yang tidak penting, untuk penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dulu di tengah kepungan pandemi Covid-19."
Pemerintah kan anggarannya terbatas, kata Herzaky, "Utangnya juga luar biasa. Daripada buat cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat menambah stok oksigen, stok vaksin gratis, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini."
Kalau alasannya semua sudah dianggarkan sejak 2019, kata Herzaky pula, "Semakin menunjukkan pemerintahan saat ini tidak punya prioritas dan punya road map jelas dalam menangani pandemi Covid-19. Dengan dalih sudah dianggarkan, lalu seakan-akan semua dibenarkan. Padahal, pemerintah sudah punya power luar biasa dengan UU No.2 Tahun 2020 untuk realokasi anggaran ke penanganan pandemi Covid-19."
"Pemerintah tunjukkan sensitivitas dan empati terhadap rakyat Indonesia yang kehilangan nyawa keluarganya karena Covid-19," kata Herzaky.
"Stop membuat program yang tidak ada relevansinya dengan penanganan Covid-19, apalagi sampai terkesan ada yang mencari untung di tengah pandemi. Mari fokus selamatkan nyawa rakyat dari bahaya pandemi, karena seperti yang selalu diingatkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih berarti daripada nyawa manusia. Ayo, bantu rakyat!" []
Baca juga: Sejarah Pesawat Kepresidenan dari Masa ke Masa