Parpol Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf Ikut Konsep Jokowi

Peta koalisi di Parlemen diperkirakan akan berubah karena selain partai koalisi ada kemungkinan Jokowi juga menerima Demokrat dan Gerindra
Jokowi dan Ma\\'ruf Amin. (Foto: Nusa Kini)

Oleh: Syaiful W. Harahap

Sejatinya pihak yang menanglah yang menentukan syarat bagi pihak yang ingin bergabung. Seperti halnya hiruk-pikuk politik pasca keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Jokowi/Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2024 setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan pasangan Capres/Cawapres Prabowo/Sandiaga.

Berbagai wacana terkait dengan partai-partai politik (Parpol) di ‘kubu Prabowo/Sandiaga’ terkait dengan koalisi, padahal mereka hanya punya dua pilihan yaitu bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf di pemerintahan atau jadi ‘oposisi’ di parlemen (DPR).

Seperti disampaikan Jokowi dalam pidato pertamanya sebagai presiden terpilih 2019-2024 dalam acara “Visi Indonesia”, di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2019: "Menjadi oposisi juga sangat mulia, silakan ingin jadi oposisi."

Namun, Jokowi mengingatkan: "Asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam, asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian, apalagi disertai hinaan, cacian, makian-makian."

Belakangan ini ujaran kebencian, hinaan, caci-maki dan hoax memang jadi ‘tren’ di media sosial (medsos) yang menyerang pribadi presiden. Tampaknya, UU ITE tidak bisa menghentikan perilaku buruk sebagian warga negara yang lebih memilih membuat status atau posting-an dengan ujaran kebencian, hinaan, caci-maki dan hoax.

Ada juga kekhawatiran oposisi pun memakai pola yang sama. Dalam KBBI disebutkan oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan nasional yang menganut asas presidensil yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, maka oposisi dalam konteks parlementer tidak sejalan dengan roh demokrasi Indonesia. Itu artinya cara-cara yang di luar adab ketimuran tidak bisa dijalankan di DPR seperti halnya di beberapa negara yang terkadang memakai otot.

Peringatan Jokowi tepat karena oposisi dalam sistem parlementer jadi penentang, sehingga bisa saja timbul kebencian, hinaan, dst. Dengan demikan oposisi yang diharapkan adalah parpol yang mengkritisi kebijakan pemerintah untuk kemajuan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan parpol sebagai oposisi.

Terlepas dari peran oposisi yang kelak akan terjadi di parlemen, jika dilihat secara proporsional persentase kursi di DPR dikuasai oleh koalisi Jokowi-Ma’ruf pada priode 2019-2024 yaitu 60,69 persen. Bandingkan dengan koalisi Jokowi-JK pada priode 2014-2019 yang hanya 52,21 persen.

Dengan persentase itu tentulah kekuatan oposisi akan patah jika ada voting. Apalagi ada parpol koalisi ‘Prabowo-Sandiaga’ yang akhirnya memilih gabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf tentulah persentase suara koalisi Jokowi-Ma’ruf di DPR kian kuat.

Maka, amatlah tidak masuk akal kalau kemudian ada parpol yang katanya hanya akan mau bergabung dengan syarat konsep yang mereka ajukan diterima oleh Jokowi.

Ini benar-benar dunia sudah terbalik. Kalau kekuatannya bisa mengalahkan koalisi Jokowi-Ma’ruf bolehlah membusungkan dada. Tapi, yang terjadi sebaliknya. Kekuatan mereka jauh di bawah suara koalisi Jokowi-Ma’ruf sehingga secara riil yang wajar dan layak menentukan syarat bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf justru Jokowi.

Tampaknya, peta koalisi dan oposisi di Parlemen akan berubah rupa karena Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjumpai Jokowi di Istana Negara, Kamis, 10 Oktober 2019. Kemudian Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sudah bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Jumat, 11 Oktober 2019. Koalisi Jokowi-Ma’ruf sendiri tidak menolak Gerindra.

Roda pemerintahan akan dijalankan oleh Jokowi-Ma’ruf. Merekalah yang tahu persis kebutuhan yang diperlukan agar program-program yang dirancang dan yang akan dilanjutkan berjalan mulus dengan dukungan menteri-menteri di kabinet. []

Berita terkait
Opsi Prabowo Jika Gerindra Gagal Gabung Koalisi Jokowi
Gerindra siap membantu pemerintahan. Opsi jika gagal masuk koalisi partai pendukung pemerintah Jokowi juga telah dipersiapkan Prabowo.
Dua Partai Tanggapi Demokrat Gabung ke Koalisi Jokowi
Ferdinand mengaku partainya sudah memutuskan mendukung pemerintahan. Dua partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf beri tanggapan.
Jokowi Bertemu Zulkifli Hasan Setelah SBY dan Prabowo
Ketum PAN Zulkifli Hasan memenuhi undangan Presiden Jokowi datang ke Istana Merdeka Jakarta. Sebelumnya hal sama dilakukan SBY dan Prabowo.
0
5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Hunian di Sentul
Selain Bekasi dan Tangerang Selatan, Bogor menjadi kota incaran para pemburu hunian di sekitar Jakarta. Simak 5 hal ini yang perlu diperhatikan.