Mamuju - Dinilai tak transparan dalam mengeluarkan hasil seleksi Panitia Pemulihan Kecamatan (PPK), panitia seleksi penerimaan PPK terancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Gubernur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulbar.
"Kalau ada yang merasa keberatan, kita kawal. Apalagi kalau ada aliansi, kita menyurat ke DKPP,"kata Masnur kepada wartawan, Sabtu 8 Februari 2020.
Saya meminta penyelenggara secara terbuka mengumumkan nilai peserta yang telah mengikuti ujian tertulis secara terbuka.
Masnur mengatakan, semestinya penyelenggara seleksi PPK bersifat terbuka terkait nilai tes tertulis peserta kepada publik, bukan malah menutup-nutupi. Dalam perengkingan peserta yang masuk dalam 10 besar dari segi penilaiannya apa indikatornya.
"Saya meminta penyelenggara secara terbuka mengumumkan nilai peserta yang telah mengikuti ujian tertulis secara terbuka. Kalau tidak mau dibuka patut diduga kemungkinan ada permainan didalamnya,"ujarnya.
Ia juga mengatakan, jika panitia tidak berani menyampaikan secara umum, Ia menduga ada permainan orang yang bekerja tidak melibatkan tim. Sehingga wajarlah kalau masyarakat bertanya-tanya. Seperti pula soal-soal ujian perlu dipertanyakan, apakah dibuat secara tim atau perorangan.
"Saya tidak berbicara aturan karena kita tidak tau aturan, tetapi kita berbicara fakta bahwa harusnya hasil ujian tes tertulis semua peserta itu diumumkan. Baik peserta yang lolos maupun yang tidak,"pungkasnya.
Sementara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas KPK TIPIKOR Sulbar, Suardi Y Kutana menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, sebagai penyelenggara pemilu dibutuhkan keterbukaan kepada publik termasuk seleksi PPK.
"Ini harus kita kawal bagaimana penyelenggara mau sportif di pilkada nantinya, rekrutmen PPK saja sudah mulai tidak ada transparansi,"kata Suardi.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Mamuju, Amran mengaku, bingung ketika pihaknya dianggap tak transparan.
Pasalnya, kata Amran, sebelum peserta mengikuti tes tertulis, Ketua KPU terlebih dahulu menyampaikan, bahwa hasil tes dapat dilihat oleh peserta di kantor KPU Mamuju.
"Kami sudah sampai sebelumnya, bahwa pemeriksaan hasil tes tertulis PPK dilakukan tanggal 3 Februari lalu di kantor. Jadi, kalau ada yang tidak menyaksikan pemeriksaan tersebut, itu salahnya sendiri,"ujar Amran.
Amran menggungkapkan, pihaknya siap mengikuti proses jika dilaporkan ke DKPP.
"Jika ada LSM atau organisasi yang menganggap kami tidak transparan dalam perekrutan PPK, itu sah-sah saja. Kalaupun mau dilaporkan, kita siap menempuh proses yang diadukan,"ujarnya.
Amran mengaku, bahwa pihaknya membuka ruang bagi setiap peserta perekrutan PPK yang keberatan atas hasil yang pihaknya umumkan.
"Jadi, kami tentu sangat membuka ruang bagi peserta yang keberatan. Kami welcome, baik itu nilainya langsung mau dilihat, maupun hasil tesnya,"tutup Amran. []
