Medan - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara kecewa dengan sikap penyelenggara Climate Change Forum & Expo ke-9 yang tidak memperbolehkan mereka masuk menyampaikan aspirasi pada acara yang berlangsung di Santika Dyandra Premiere & Convention, Medan, Jumat 6 September 2019.
Sebelumnya, massa aksi yang terdiri dari AMAN Tano Batak, Walhi Sumatera Utara dan sejumlah masyarakat Sihaporas, berkumpul di depan hotel, pada pukul 10.00 WIB.
Mereka berorasi sambil memajang spanduk yang menyampaikan agar pemerintah menindak tegas perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan.
Namun, ketika mereka ingin menyampaikan aspirasi di depan hotel dan mencoba masuk ke dalam acara talkshow yang menghadirkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT North Sumatra Hydro Energy (NHSE) petugas keamanan hotel mengusir mereka. Bahkan, ada satpam yang menolak bahu peserta aksi.
Campaigner dari Walhi Roito Lumbangaol menyampaikan kekecewaannya atas penolakan yang dilakukan penyelenggara terhadap mereka. Karena AMAN Tano dan Walhi tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara pihak TPL dan NHSE leluasa memberikan pemaparannya soal perubahan iklim.
"Kecewa sekali. Perhelatan pemerintah dari uang rakyat, yang diusir rakyat. Artinya kegiatan ini kan terbuka untuk publik. Tapi kenapa ada pengecualian? Yang pantas mendengar pemaparan dari TPL harus masyarakat adat yang korban. Bukan malah orang-orang yang di Medan yang tinggal di Medan," katanya.
Nggak ada gunanya ngomong jaga hutan, jaga hutan, tapi faktanya apa? Hutan-hutan ditebang, satwa-satwa terancam
Lebih lanjut kata Roito, persoalan masyarakat adat Desa Sihaporas sudah sangat memprihatinkan. Desa mereka sudah dikepung oleh konsesi TPL. Sumber-sumber penghidupan masyarakat ada yang hilang.
"Mereka sudah mengadu kepada pemerintah baik daerah dan nasional, tapi pemerintah seakan-akan tutup mata atas permasalahan tersebut. Sementara, perusahaan kotor diberikan panggung oleh pemerintah dalam kegiatan pekan lingkungan hidup. Pemerintah provinsi menyakiti hari rakyatnya sendiri," kata Roito.
Sementara itu menurut Ketua AMAN Tano Batak Roganda Simanjuntak mengatakan, seharusnya panitia dalam hal ini pihak Kementerian LHK memberi ruang kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya terkait usaha-usaha masyarakat dalam melestarikan hutan, sebagai wujud sumbangsih dalam mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim.
"Kemudian harus didengar juga pendapat warga terkait tantangan dan ancaman yang mereka hadapi ketika melestarikan hutan adatnya. Seperti aktivitas perusahaan TPL yang setiap waktu habisi hutan. Sehingga, kita meragukan komitmen pemerintah dalam hal ini KLHK terkait pengurangan emisi karbon dan pencegahan perubahan iklim," katanya.
Dia mengaku kecewa karena dalam acara itu pihak perusahaan yang beraktivitas merusak hutan dan lingkungan, malah diberi panggung sebagai narasumber.
Pada hari sebelumnya, saat pihak NNSE menggelar talkshow tentang perubahan iklim, aktivis dari Walhi Sumatera Utara menyela acara dengan menyerukan aspirasinya. Talkshow itu disela oleh aktivis, sehingga acara talkshow terhenti dan pihak dari NHSE menghentikan pemaparannya.
Dua orang aktivis, seorang perempuan dan seorang lak-laki berseru menyela jalannya talkshow. "Nggak ada gunanya ngomong jaga hutan, jaga hutan, tapi faktanya apa? Hutan-hutan ditebang, satwa-satwa terancam," kata aktivis dari Walhi sambil menunjukkan selebaran bertuliskan "NHSE Go To Hell". []
