Jember - Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember membuka opsi untuk melayangkan panggilan paksa terhadap Bupati Jember, Faida. Opsi pemanggilan Faida dilakukan setelah tidak hadir dalam panggilan pertama pada Kamis, 12 Maret 2020.
Panggilan paksa kepada sejumlah pejabat daerah di bawah bupati, bahkan sudah dijadwalkan akan dilakukan pada Selasa 17 Maret 2020 akan datang. Kepastian tidak hadirnya bupati itu terungkap setelah tenggat batas waktu yang diberikan habis, yakni pukul 12.00 Wib.
"Kita langsung melayangkan panggilan kedua kepada bupati untuk datang pada hari Senin 16 Maret 2020. Kita juga sudah silaturahmi kepada Kapolres Jember, terkait kemungkinan panggilan paksa," ujar Ketua Panitia Angket DPRD Jember, Tabroni di kantor DPRD Jember, Kamis, 12 Maret 2020.
Semula, Faida dijadwalkan hadir memenuhi panggilan Panitia Angket DPRD Jember pada pukul 10.00 Wib. Dalam surat panggilan tersebut tercantum keterangan bahwa panggilan terhadap bupati ini, tidak bisa diwakilkan, alias bupati Faida harus datang sendiri.
Kita langsung melayangkan panggilan kedua kepada bupati untuk datang pada hari Senin 16 Maret 2020.
Hal ini berbeda dengan saat proses hak interpelasi sebelumnya, di mana bupati masih bisa mewakilkan jawabannya kepada orang lain. Namun, sekitar pukul 11.00 Wib, datang utusan yang membawa surat balasan dari Bupati Jember.
Dalam surat tersebut, Faida menyatakan bahwa pihaknya senantiasa menghormati wewenang DPRD Jember dalam menjalankan fungsi pengawasan. Salah satunya adalah dengan memberikan jawaban tertulis atas interpelasi DPRD Jember, yang diantarkan langsung oleh Faida pada 20 Januari 2020 lalu.
Selain itu, dalam surat tersebut, Faida masih bersikukuh pada pandangan sebelumnya, terkait legalitas Panitia Angket DPRD Jember. Yaitu, sebagaimana dalam surat sebelumnya Faida menganggap Panitia Angket DPRD Jember tidak sah.
Jawaban tertulis bupati Faida itu makin menghangatkan hubungan DPRD dan Bupati Jember. "Ini menunjukkan bahwa dia tidak punya itikad baik. Ini bukan sikap kenegarawanan seorang bupati," Terang Tabroni,
Panitia Angket DPRD Jember juga telah mengagendakan panggilan paksa kepada sejumlah pimpinan OPD di bawah bupati Jember. Rencana panggilan paksa pada hari Senin 16 Maret 2020, itu akhirnya diundur pada Selasa 17 Maret 2020. Hal itu menyesuaikan dengan jadwal panggilan kedua untuk bupati.
"Kita sudah kirim surat kepada Kapolri, untuk meminta bantuan panggilan paksa, dengan memerintahkannya kepada Kapolres Jember," kata Tabroni.
Sikap Faida yang masih bersikukuh meragukan legalitas Hak Angket beserta panitia dinilai tidak beralasan.
"Hak bupati untuk tidak hadir. Tetapi bupati tidak berhak mengkritik legalitas hak angket, karena antara bupati dan DPRD itu setara," kata Wakil Ketua Panitia Angket David Handoko Seto.
Alasan bupati telah memberikan jawaban tertulis pada 20 Januari lalu, juga dinilai tidak logis. Karena saat itu, Panitia Angket DPRD Jember belum melakukan panggilan secara resmi.
"Ini akan jadi bagian dari rekomendasi hasil akhir kerja Panitia Angket, bahwa bupati tidak taat pada Undang-Undang," ujar David.
Sesuai aturan, masa kerja Panitia Angket DPRD Jember adalah 60 hari kerja. Dengan demikian, masa kerja Panitia Angket tersisa 8 hari lagi, yakni pada 24 Maret 2020 sebagai hari terakhir. []
