Bandung- Rencana menggagalkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin melalui gerakan people power ternyata tak sekadar wacana belaka. Belakangan terungkap sudah menjadi agenda politik Prabowo-Sandiaga.
Ini diungkap Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat, Hasbullah Rahmad. Menurut dia, gerakan people power yang sebelumnya disampaikan dan digadang-gadang oleh Amien Rais, menjadi salah satu manuver politik yang akan dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga, termasuk partai koalisi pengusung.
“Sesungguhnya rencana people power itu akan terjadi, akan kita (kubu Prabowo-Sandiaga) digunakan sebagai alat penekan (penekan penyelenggara Pemilu). Menurut kita itu tidak ada masalah (tidak melanggar),” tutur Hasbullah Rahmad kepada Tagar, Bandung, Kamis 2 Mei 2019.
Kita yakin menang, kita masih tunggu rekapitulasi resmi dari KPU, dan kita yakin kalau 02 menang. Kita tunggu saja hasilnya.
Hasbullah menerangkan, skema besar people power ini selain menekan penyelenggara Pemilu yaitu, KPU dan Bawaslu juga terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) agar Prabowo-Sandiaga menang.
Skemanya, memang apabila hasil penetapan KPU kubu 02 kalah, tim khusus atau tim advokasi kubu Prabowo-Sandiaga akan melaporkan ke MK terkait isu dugaan kecurangan 01 yang terstruktur sistematis dan masif (TSM).
“Pasti akan melalui MK, pasti ada. Ini sebagai sikap konstitusional kita dan itu memang wajib. Tetapi, people power yang akan kita lakukan ini sebagai alat penekan (kepada KPU, Bawaslu dan MK),” tegas dia.
Hasbullah menyebut, pada kubu 02, dipersepsikan bahwa pasangan yang kalah (Jokowi-Ma’ruf) dimenangkan dan yang menang dikalahkan (Prabowo-Sandiaga). Maka people power wajib dilaksanakan untuk merampas suara (kemenangan).
“Warga pasti wajib turun karena suara kita (kemenangan) sudah dirampas. Penyelenggara Pemilu memaksakan kemenangan sama saja menodai aspirasi warga yang sudah memilih (02), kita akan kembalikan kepada masyarakat. Apa rela itu hak kedaulatan dirampas,” kata dia.
Hasbullah menambahkan, posisi PAN sepakat terhadap manuver politik kubu 02 menggunakan people power. DPW PAN siap turun ke jalan untuk melakukan people power.
“Artinya DPW PAN Jabar sudah setuju, ini kan Pak Amien Rais juga yang menginstruksikan tentu akan kita lakukan, dan kita harus siap turun ke jalan,” katanya.
Namun kubu 02 tetap akan menunggu hasil rekapitulasi dan penetapan resmi dari KPU dan sangat yakin menang. Jika kalah, maka bersiap people power.
“Kita yakin menang, kita masih tunggu rekapitulasi resmi dari KPU, dan kita yakin kalau 02 menang. Kita tunggu saja hasilnya,” tutup dia.
PAN Samakan Persepsi People Power Jatuhkan Soeharto kepada Jokowi
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal DPW PAN Jawa Barat, Herry Dermawan. Dia katakan people power akan dilakukan kubu Prabowo-Sandiaga, karena sebenarnya ini tidak melanggar tergantung cara pandangnya.
Bercermin dari kerusuhan Mei 1998 atau awal mula dibukanya kran reformasi, karena adanya gerakan people power untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Menurut dia, people power pada 1998 jangan diartikan sebagai kudeta, tetapi menekan agar rezim Soeharto jatuh dan kala itu penggantian presiden dilakukan secara konstitusional.
“Rencana people power 02 itu jangan diartikan negatif terus, bukan kudeta. Kubu 01 saja yang menilainya negatif karena dianggap kudeta,” tambah dia.
People power menurut dia, bukan kudeta meminta ganti presiden dan wakil presidennya. Tetapi, hanya akan menekan penyelenggara Pemilu termasuk MK di saat kubu Prabowo-Sandiaga dinyatakan kalah oleh KPU atau yang menang adalah Jokowi-Ma’ruf.
“Kalau 02 kalah, kita akan lakukan people power. Sama seperti 1998, kalau tak didahului people power pasti tidak akan terjadi reformasi menumbangkan Soeharto,” tegas dia.[]
Baca juga:
