Pakai Baju Bertuliskan #2019 Ganti Presiden, Tuding Polri dan ASN Tidak Netral

Massa satu di antaranya pakai baju bertuliskan #2019 Ganti Presiden, tuding Polri dan ASN tidak netral.
Massa yang salah satunya memakai baju bertuliskan #2019 Ganti Presiden saat melakukan orasi di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jumat sore (8/3/2019). (Foto : Tagar/Reza Pahlevi)

Medan, (Tagar 8/3/2019) - Ratusan massa di antaranya mamakai atribut Romo Center dan Relawan Militan Prabowo (RMP) serta tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bersatu Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol pada Jumat (8/3) sore. Di antara ratusan para pendemo, ada juga yang memakai atribut baju berwarna hitam bertuliskan #2019 Ganti Presiden.

Perwakilan dari koordinator aksi Ustaz Sani Abdul Fatah di lokasi mengatakan agar umat Islam terus bergerak untuk membuktikan bahwa rakyat ini tidak bodoh tidak buta dan tidak tuli.

"Untuk itu kami menyampaikan pernyataan, Indonesia harus tetap menjaga negeri yang berdasarkan hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan apalagi negeri yang berdasarkan kesewenang-wenangan. Demi menjaga kekondusifan masyarakat Sumatera Utara, pejabat pemerintah dari berbagai level kepala daerah, bupati dan wali kota hingga level camat dan lurah setiap daerah harus bersikap netral sesuai dengan amanat undang-undang," ujarnya.

Menurut Sani, pejabat daerah tidak boleh menekan ASN untuk bergerak atau ikut terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan presiden.

"Karena akan berakibat pada rusaknya tatanan organisasi pemerintahan dan kredibilitas aparat yang seharusnya bertugas melayani kepentingan seluruh rakyat," tambahnya.

Pejabat tinggi kepolisian, diharapkan Sani untuk kembali pada tugas pokok dan fungsinya yakni mengayomi dan melindungi rakyatnya dan tidak ikut bermain dalam mengampanyekan salah satu paslon dalam Pilpres 2019."Walaupun salah satu calon masih menjabat sebagai presiden di negeri ini," terangnya.

Selain itu, massa juga membeberkan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian kepada 11 orang aktivis yang ditangkap di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara.

"Tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian pada saudara-saudara kami, 11 orang aktivis Islam di Tebing tinggi adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Siapa pun pelakunya baik yang menangkap atau memerintahkan penangkapan harus diusut lebih lanjut, karena tindakan mereka telah mencederai hak setiap manusia," ungkapnya.

Tidak lama, massa langsung diterima oleh Ikrimah Hamidy, anggota DPRD Sumut dari Komisi A Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS ini kemudian membawa perwakilan dari massa untuk berdialog di ruangan rapat Komisi A DPRD Sumut.

"Saat ini kami di DPRD Sumut fokus dua agenda pada Pemilu 2019 mendatang, kami ingin pemilu berjalan dengan baik. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) juga kami dorong agar hadir sampai ke TPS," ujarnya.

Selain itu, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus melayani masyarakat agar mendapatkan hak pilihnya dan untuk Polri TNI maupun ASN, Ikrimah menegaskan harus netral.

"Kita mau negeri ini aman, negeri kita ini masih jauh dari negara lain, jangan kita terus ribut dan membahas politik saja. Di sini kami dari DPRD Sumut menegaskan TNI Polri dan ASN harus netral," terangnya.

Bukan itu saja, Ikrimah menegaskan bahwa seluruh pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden agar mengikuti aturan yang berlaku. Tidak melakukan kampanye di rumah ibadah, di sekolah dan di tempat yang dilarang lainnya.

Sedangkan tentang 11 anggota FPI Kota Tebing Tinggi yang diamankan pihak kepolisian, Ikrimah menyarankan agar pihak yang berkepentingan memberikan pendampingan hukum.

"Saya di sini tidak ingin mengatakan yang lain-lain, seluruh aspirasi dari seluruh peserta aksi akan saya sampaikan kepada pimpinan. Selain itu nantinya akan kita sampaikan ke Mendagri, Kantor Staf Presiden maupun Gubernur Sumut," ujarnya menjelaskan.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja SIK melalui Kasubbid Penmas AKBP MP Nainggolan SH MH membantah tuduhan massa.

"Kita (Pihak Kepolisian) sudah bekerja sesuai prosedur terkait penangkapan 11 oknum yang membuat kerusuhan di Kota Tebing Tinggi. Jika ada yang merasa keberatan, silakan ditempuh melalui jalurnya," ujarnya menjelaskan. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.