Jakarta, (Tagar 6/9/2018) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan gerakan ganti presiden dimotori Neno Warisman dan Ahmad Dhani, bertepuk sebelah tangan; berharap ulama, dapatnya Prabowo-Sandi.
Ahmad Atang dilansir Antara mengatakan, gerakan ganti presiden sesungguhnya merupakan agenda kekuatan politik aliran, dimotori para habib dan kelompok garis keras sejak Pilkada DKI, dan mendapatkan dukungan secara politik dari PKS dan Gerindra.
Harapan PKS dan Gerindra kata dia, adalah agar kekuatan politik aliran ini harus dimobilisir untuk kepentingan pemilu presiden (Pilpres) 2019.
Namun dalam perjalanan, lanjutnya, PKS dan Gerindra yang menjadi motor penggerak ternyata memiliki agenda berbeda-beda, dimana kekuatan politik aliran menghendaki hadirnya ulama sebagai simbol politik umat dalam Pilpres 2019, ternyata bertepuk sebelah tangan.
Kondisi ini disebabkan karena agenda politik Prabowo Subianto justru memilih Sandiago Uno sebagai pendampingnya dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.
Sementara Joko Widodo yang selama ini selalu diidentikkan dengan kekuatan nasionalis sekuler, justru memilih KH Ma'ruf Amin sebagai wakilnya.
"Maka pada saat yang sama, kekuatan Prabowo semakin melemah di mata ulama," katanya di Kupang, Sabtu (1/9).
Atas dasar itulah maka, kekuatan politik oposan tetap menjaga semangat gerakan ganti presiden yang digagas oleh kelompok politik aliran seolah-olah para ulama masih mendukung Prabowo.
Padahal lanjut dia, fakta menunjukkan bahwa tidak ada ulama yang terlibat jauh dalam gerakan ganti presiden yang dimotori oleh Neno Warisman dan Ahmad Dhani.
Ahmad Atang menyebut gerakan ganti presiden tidak memiliki kekuatan pendobrak yang luar biasa.
"Karena isu tidak terpola dan gerakan ini telah kehilangan tokohnya," katanya.
Hanya saja, lanjutnya, Prabowo Subianto masih merasa bahwa dirinya yang akan tampil sebagai simbol politik Islam.
Padahal, ujar Ahmad, simbol politik yang diinginkan oleh ijtima ulama sesungguhnya adalah figur yang harus berlatar belakang santri, bukan nasionalis seperti Prabowo.
"Di sini Prabowo dan Gerindra terjebak oleh asumsinya sendiri, karena hingga saat ini belum ada sikap resmi kelompok alumni 212 untuk mendukung Prabowo," ujarnya.
Boleh jadi kata dia, pernyataan Yusril Ihza Mahendra benar bahwa kekuatan politik Islam akan mendukung Joko Widodo pada Pilpres mendatang, karena calon wapresnya adalah seorang ulama.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Fadli Zon (kanan) berbincang dengan mantan aktris yang juga aktivis Neno Warisman (tengah) seusai mengunjungi kediamannya di Perumahan Griya Tugu Asri, Depok, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018). Kunjungan Prabowo tersebut untuk menyampaikan dukungan dan empati pasca insiden penolakan kunjungan Neno Warisman di Batam pada Sabtu (28/7/2018) lalu. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)
Tidak Mencerdaskan
Pengamat Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai gerakan tagar ganti presiden tidak mencerdaskan masyarakat, justru berujung sloganistis.
"Akibatnya, masyarakat demokratis yang seharusnya disuguhi gagasan-gagasan dan ide-ide yang dipertarungkan, ditumpulkan hanya menjadi sekadar ganti presiden," ujar Ray dalam diskusi di Jakarta, Selasa lalu.
Menurut dia, tagar tersebut bisa dimaklumi saat sebelum capres mengerucut menjadi dua sekarang yang telah mendaftar ke KPU. Namun kini dengan dua pasangan yang telah mendaftarkan ke KPU tentu publik harusnya diberi tahu, siapa presiden yang ingin diusung dan apa visi, misi, dan gagasan-gagasannya.
"Sekarang ya kalau tidak Pak Jokowi, ya Pak Prabowo. Gagasan apa yang dibawa sehingga harus ganti presiden, ini harus disampaikan. Kalau tidak mendukung calon, presidennya bukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo, misalnya, lalu siapa, idenya apa, gagasannya seperti apa," katanya.
Dalam kesempatan diskusi yang sama, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan gerakan ganti presiden bukan bagian dari bakal calon presiden RI Prabowo Subianto.
"Ini bukan bagian dari Prabowo. Saya ingin klarifikasi karena gerakan ini jauh hari sebelum Prabowo menjadi capres, ini bukan buatan Prabowo, bukan," katanya.
Menurut dia, gerakan ini lahir dari masyarakat karena menyikapi situasi dan keadaan yang terjadi. Situasi masyarakat bawah yang merasakan kenaikan harga bahan-bahan pokok dan BBM membuat masyarakat bereaksi.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah tidak perlu takut atau berlebihan dalam menyikapi. Cukup dengan menjawab tuntutan masyarakat tersebut.
"Tak perlu dipersekusi, kalau pemerintah mampu menjawab tuntutan itu, harga-harga lebih baik, masyarakat merasa kehidupan tidak terlalu berat, lapangan kerja tersedia, kesejahteraan meningkat, saya yakin gerakan itu juga tidak akan besar," katanya.
Ia mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan hak masyarakat untuk mengungkapkan pendapat sesuai konstitusi dan demokrasi.
Untuk itu, dia mengecam tindakan yang melarang dan melakukan persekusi terhadap gerakan itu.
Neno Warisman (kiri) di rumahnya di Perumahan Griya Tugu Asri, Depok, Jawa Barat, Selasa (31/7) ketika menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah). (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)
Sementara itu penolakan terhadap gerakan ganti presiden terjadi di berbagai daerah.
Berikut di antaranya:
1. Batam, Kepulauan Riau
Neno Warisman merasa sukses mendeklarasikan gerakan ganti presiden di berbagai kota, lantas melanjutkannya ke Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (28/7).
Namun di tempat ini ia ditolak masyarakat setempat. Belum sampai lokasi yang menjadi tujuan, ia dihadang dua dua kelompok massa, kelompok yang menerimanya dan kelompok yang menolaknya.
Penolakan terhadap kedatangan Neno dan gerakannya, sebetulnya sudah diberitahukan jauh-jauh hari. Pemuda Pancasila Riau bahkan mengeluarkan ancaman, akan menyegel bandara pada Selasa (21/8).
"Kami minta polisi tidak berikan izin. Apabila diberikan, bandara akan kami segel, akan kami tutup," kata perwakilan Pemuda Pancasila Riau, Renaldi, di Mapolda Riau, Pekanbaru.
2. Pekanbaru, Riau
Penolakan terhadap Neno Warisman dan gerakannya rupanya terjadi lagi, kali ini ketika ia bertolak ke Pekanbaru. Ia dihadang ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Sabtu (25/8).
Seperti peristiwa di Batam, Neno juga tak bisa keluar dari lingkungan bandara Pekanbaru. Ia tertahan di dalam mobil selama berjam-jam saat berusaha meninggalkan bandara. Sampai akhirnya ia dipulangkan pihak berwenang demi keamanan semua pihak.
3. Surabaya, Jawa Timur
Setelah Neno ditolak massa di Batam, giliran Ahmad Dhani dijegal saat berencana mendeklarasikan gerakan ganti presiden di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu (26/8).
Kader Gerindra itu membuat video dan berbicara bahwa hotelnya sedang dikepung oleh kelompok massa yang menolak deklarasi ganti presiden 2019.
"Mereka itu membela penguasa. Ini lucu, saya musisi yang tidak punya backing polisi didemo," katanya.
4. Gorontalo, Sulawesi
Menilai akan ada potensi kerusuhan, penolakan gerakan ganti presiden menjalar ke Gorontalo, Sulawesi, Senin (3/9). Meski belum dapat dipastikan kehadiran Ahmad Dhani atau Neno Warisman, massa terdiri dari mahasiswa tetap menolak rencana tersebut.
Di depan Polda Gorontalo, mereka meminta polisi tidak memberikan izin pada gerakan yang rencananya digelar Jumat (7/9).
"Kami melihat aksi deklarasi ganti presiden yang dilaksanakan di beberapa daerah terbukti telah menciptakan suasana curiga, perpecahan, dan konflik di tengah masyarakat serta berdampak mengganggu kamtibmas," tutur Koordinator Demo Nurdin Lasimpala.
5. Serang, Banten
Di Serang, Banten, keluarga besar keturunan Sultan Maulana Yusuf menolak gerakan ganti presiden.
Mereka beranggapan, tak pantas aktivitas politik diadakan di area religi, yaitu halaman parkir pemakanan sultan.
"Kami menolak karena ini tempat sakral keagamaan, kalau acara keagamaan silakan. Karena kegiatan politik pasti ada yang menjelek-jelakan," terang salah satu keluarga, Tb Sukron Ma'mun, di Serang, Banten Rabu (8/8).
6. Purwakarta, Jawa Barat
Purwakarta, Jawa Barat, juga menolak gerakan ganti presdien. Relawan Saya Tetap Memilih Jokowi (STMJ) dengan Aliansi Masyarakat Purwakarta menolak penyelenggaraan aksi ganti presiden yang rencanannya akan digelar di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Koordinator Nasional STMJ Ade Adriansyah Utama mengungkapkan penolakan gerakan ganti presiden, karena menilai dapat mencederai demokrasi di Indonesia.
"Aksi tersebut menurut kami adalah aksi yang mencederai demokrasi dan cenderung memprovokasi masyarakat yang menginginkan Pilpres 2019 damai dan berkualitas," ujar Ade dalam keterangannya, Senin (3/9).
7. Solo, Jawa Tengah
Pada awalnya gerakan ganti presiden di Solo, Minggu (1/7) sukses dikawal Neno Warisman. Namun, gerakan berikutnya yang digelar panitia yakni jalan sehat dalam rangka Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada 9 September mendapat penolakan sejumlah elemen warga.
Polresta Surakarta tak mengizinkan gerakan jalan sehat warga dan Umat Muslim Solo mendatang. Pasalnya, duo aktivis gerakan ganti presiden yakni Ahmad Dhani dan Neno Warisman akan menghadiri gerakan tersebut.
"Kami tetap tidak memberikan izin kegiatan itu, karena pertimbangan keamanan," tegas Wakapolresta Surakarta AKBP Andy Rifai, Selasa (4/9).
8. Semarang, Jawa Tengah
Masih di Jawa Tengah, ternyata efek penolakan sampai ke Semarang. Penolakan disampaikan melalui spanduk betuliskan agar polisi tak mengeluarkan izin gerakan deklarasi.
Kapolda Jawa Tengah Irjen (Pol) Condro Kirono mengakui memang ada laporan sejumlah masyarakat terkait penolakan gerakan tersebut.
"Kegiatan yang direncanakan tanggal 9 itu memang banyak penolakan dari warga masyarakat," tuturnya di Polda Jateng, Senin (3/9).
Menurutnya, masyarakat khawatir kegiatan gerak jalan sehat ditunggangi kepentingan politik. Sebab dua tokoh yang akan dihadirkan dalam gerak jalan sehat merupakan aktivis gerakan ganti presiden.
"Kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan gerak jalan tapi konten ada kegiatan berbau politis, di mana ada mimbar bebas," jelasnya.
Ia mengimbau, jika memang akan mengundang tokoh maupun artis, panitia terkait harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
"Kalau undang tokoh dan artis, pemberlakuannya tidak hanya UU No 9 Tahun 1998 tentang Unjuk Rasa. Yang kita minta memenuhi syarat dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2017, kegiatan itu harus dapat izin dari kepolisian," jelasnya. []
