Jakarta - Persaudaraan Alumni (PA) 212 memberi usulan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah diminta menggunakan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dalam menanggulangi wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Ketua Umum Media Center PA 212 Novel Bamukmin menilai wacana pemindahan ibu kota saat ini belum dirasa perlu. Dia pun menduga rencana pemindahan IKN hanya demi kepentingan elit tertentu.
Anggaran pemindahan ibu kota negara yang jumlahnya kurang lebih 419 triliun itu.
Baca juga: FPI dan PA 212 Harap Pemerintah Pulangkan Rizieq Shihab
"Demi syahwat perut mereka dan ambisi politik mereka yang kalah untuk bisa menguasai ibu kota negara yang telah ada. Diduga kuat juga untuk kepentingan aseng, yang mana IKN akan menjadi pusat penjajahan," ujar Novel kepada Tagar, Kamis, 2 April 2020.
Dia pun menanggapi rencana Jokowi yang hendak menggratiskan biaya listrik selama 3 bulan ke depan. Menurut Novel, pemerintah sebaiknya realokasi anggaran pemindahan IKN apabila kesulitan dalam pendanaan penggratisan listrik.
"Kalau pun sampai terbentur keterbatasan dana maka harus diambil dari anggaran lain yang blom urgent yaitu anggaran pemindahan ibu kota negara yang jumlahnya kurang lebih 419 triliun itu," ucapnya.
Novel juga menyebut kebutuhan anggaran penggratisan listrik belum seberapa bila dibandingkan dengan biaya pemindahan IKN. "Jangan sampai rakyat Indornesia yang sudah jelas keberadaanya sengsara dibanding dengan IKN yang tidak jelas," kata dia.
Baca juga: PA 212 Ragukan Wacana Jokowi Gratiskan Listrik
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pembebasan biaya iuran listrik selama tiga bulan bagi masyarakat. Hal itu dipertimbangkan pemerintah mengingat adanya pembatasan aktivitas akibat pandemi virus corona.
"Tentang tarif listrik, perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan," kata Jokowi dalam konferensi pers melalui video conference, Selasa sore, 31 Maret 2020. []