UNTUK INDONESIA
PA 212 Minta Doni Monardo Suntik Vaksin Corona Duluan
Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin meminta Kepala BNPB Doni Monardo mencoba vaksin corona, sebelum ada vaksinasi massal.
Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin meminta Kepala BNPB Doni Monardo mencoba vaksin corona, sebelum ada vaksinasi massal. (foto: istimewa).

Jakarta - Wakil Sekrataris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk mencoba vaksin virus corona, sebelum memulai vaksinasi secara massal pada November 2020 mendatang.

"Jelas lah, mereka (Doni Monardo cs) harus mencobanya sendiri, lalu baru tertib teratur dari presiden, menteri terus ke bawah sampai rakyat," kata Novel Bamukmin kepada Tagar, Sabtu, 24 Oktober 2020. 

Makanya, vaksin itu harus dibatalkan sebelum terbukti bagus di negara-negara lain.

Dia pun menduga kuat apabila vaksin ini sudah kadung beredar di masyarakat, maka hal itu tidak jauh dilatari ajang bisnis untuk mencari keuntungan semata.

Baca juga: Doni Monardo Bingung dengan Anggaran Covid-19 dan Permainan Politik

"Sangat berbahaya sekali, karena hanya mencari keuntungan semata, sehingga faktor keselamatan sudah menjadi nomor sekian," ujarnya.

Sepengetahuannya, pandemi di seluruh dunia hanya terjadi dengan siklus ratusan tahun dengan tipikal virus yang berbeda-beda. Menurutnya, kabar beredarnya vaksin dalam waktu dekat ini bukanlah kabar menggembirakan.

"Dan adapun wabah sebelumnya yang sudah terjadi hampir 100 tahunan yaitu flu spanyol, kolera, dan sebagainya, dan itu tidak terjadi lagi. Sehingga, vaksin untuk Covid-19 ini hanya sia-sia saja, bahkan berbahaya untuk kelangsungan hidup ke depan di usia cukup matang," ucap eks Jubir Front Pembela Islam (FPI) itu.

Novel BamukminKetua Media Center PA 212 Novel Bamukmin meminta pemerintah hentikan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur dan melakukan pembebasan BPJS Kesehatan saat wabah corona. (foto: Tagar/istimewa).

Dia menilai, kini masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas dalam memahami dampak ataupun efek samping dari vaksinasi terhadap tubuh manusia. 

Oleh karena itu, publik yang sudah melek teknologi itu ia harap akan menggunakan dan memanfaatkan keberadaan obat herbal yang sudah jelas kehalalannya.

"Sehingga, anak-anak yang baru lahir pun sudah tidak divaksin oleh orang tuanya, akan tetapi mereka justru memberikan imun tubuh secara herbal atau tibun nabawi, yaitu memberikan imun tubuh melalui herbal-herbal yang rasulullah contohkan," tuturnya.

Baca juga: PKS: Pengadaan Vaksin Covid-19 Ngebut Seperti UU Cipta Kerja

Dia menegaskan, vaksinasi massal yang diagendakan bakal dilakukan bulan depan harus dibatalkan, karena di negara-negara lain pun belum ada vaksin yang ampuh meredam coronavirus.

"Makanya, vaksin itu harus dibatalkan sebelum terbukti bagus di negara-negara lain," ujar Novel Bamukmin.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mengaku prihatin melihat cara kerja Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Pemerintah ia nilai tidak sistematis dan tak komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan virus corona hingga ke tahap pengadaan vaksin.

Kata dia, meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, akan tetapi koordinasi masih sangat lemah. Imbasnya, upaya penanggulangan wabah menular itu menjadi berlarut-larut.

Dia menyarankan, menyoal kebijakan, strategi, dan program penanggulangan Covid-19, semestinya sudah berbasis riset atau evidence based approach, tidak boleh sekadar atau sembarangan memperkirakan dengan tergesa-gesa. Sehingga, publik pun tidak gaduh.

"Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masak urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana, tabrak sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta masyarakat tidak berspekulasi terkait uji klinis, serta informasi harga vaksin Covid-19. Pasalnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19, banyak beredar berita bohong di masyarakat.

"Jadi pemberitahuan aspek vaksinasi yang bersinggungan dengan masyarakat akan didiseminasikan secara transparan, secara bertahap, sehingga jika belum diumumkan secara gamblang oleh pemerintah, maka hal tersebut masih dalam tahap perumusan. Kami ingin memastikan bahwa informasi publik yang disampaikan itu betul-betul akurat," kata Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 22 Oktober 2020. []

Berita terkait
Pengamat Nilai Pola Komunikasi Satgas Covid-19 Buruk
Ujang menilai, komunikasi yang dilakukan Satgas belum menunjukkan ke arah yang positif.
Pengamat ke Satgas Covid-19: Tak Perlu Bicara Angka lah!
Pengamat politik Nasional Adib Miftahul sentil tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yang dipimpin Doni Monardo selaku Ketua.
Pengamat: Satgas Covid-19 Pusat Jangan Hanya Jadi Supervisi
Adib Miftahul menyinggung kinerja tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang dikomandoi oleh Doni Monardo.
0
PA 212 Minta Doni Monardo Suntik Vaksin Corona Duluan
Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin meminta Kepala BNPB Doni Monardo mencoba vaksin corona, sebelum ada vaksinasi massal.