Jakarta - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menyoroti kinerja tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Ia menilai satuan kerja yang dikomandoi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo itu masih gagap dan kebingungan dalam mengendalikan penyebaran virus corona di dalam negeri, terutama menyangkut masalah anggaran dengan adanya permainan politik.
Ujang sendiri tidak menampik serangan dari wabah ini memang baru kali pertama masuk ke Indonesia. Namun demikian, kata dia, selama delapan bulan pandemi mengganggu kehidupan bangsa, bukan berarti penanganannya masih dalam tahap uji coba.
Jadi belum maksimal. Masih kebingungan dengan anggaran dan permainan politik.
Ia melihat ada dampak berkepanjangan dari kinerja gugus tugas yang sejauh ini ia pandang belum berkontribusi maksimal. Contohnya, seperti di DKI Jakarta dan beberapa daerah yang masih menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun angka positif corona juga malah melesat terus.
Baca juga: Pengamat ke Satgas Covid-19: Tak Perlu Bicara Angka lah!
"Karena belum maksimal, maka Covid-19 belum bisa dikendalikan. Apalagi pasca-demonstrasi di banyak daerah. Makin sulit untuk mengendalikan Covid-19," kata Ujang kepada Tagar, Sabtu, 24 Oktober 2020.
Kemudian, Direktur Indonesia Political Review itu menyorot kurangnya ketegasan dari Doni Monardo sebagai nahkoda gugus tugas sekaligus BNPB. Akibatnya, kata Ujang, lahirlah banyak pejabat yang menjadikan pandemi ini sebagai momentum pencitraan.
"Masih banyak tumpang tindih kebijakan, dan menteri yang terlibat dalam gugus tugas main masing-masing untuk pencitraan diri," ujarnya.
Pemanggilan mereka menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Apakah itu terkait menteri Jokowi atau hanya sebatas silaturahmi.
Dari kondisi itulah, Ujang menyebut bahwa Doni Monardo cs yang dipercayai oleh negara untuk mengendalikan Covid-19 seolah terjebak dalam situasi yang kental dengan dugaan pola politisasi penanganan pandemi di Indonesia. Termasuk juga dalam penggunaan anggaran.
"Jadi belum maksimal. Masih kebingungan dengan anggaran dan permainan politik," kata Ujang.
Baca juga: Pengamat Nilai Pola Komunikasi Satgas Covid-19 Buruk
Dia juga mencium sengit aroma bisnis yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan target pengecekan medis yang sudah ditentukan oleh standar WHO.
"Ini yang harus kita kritisi. Banyak kontroversialnya. Sudah menggunakan standar WHO. Tapi banyak oknum yang memanfaatkan Covid-19 untuk bisnis," kata Ujang Komarudin.
Sementara, pengamat politik Adib Miftahul pun ikut menyentil tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yang dipimpin Doni Monardo. Dia meminta supaya Satgas tidak hanya berbicara angka dalam penanganan virus corona.
Dia menyarankan, sebaiknya Doni Monardo cs berbicara bagaimana cara untuk menekan lajunya penularan Covid-19, bukan hanya membicarakan angka penanganan pasien corona.
"Kalau ada klaim dari pemerintah atau gugus tugas mengatakan bahwa penanganan lebih tinggi dari saran WHO, menurut saya tidak perlu bicara angka lah. Lebih baik bicara sejauh mana Covid itu bisa ditekan, itu lebih fair," kata Adib dihubungi Tagar, Jumat, 23 Oktober 2020.
Selain itu, Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) ini menegaskan, sajian data yang kerap diungkap Satgas tidak mengalami penekanan yang begitu banyak.
"Parameternya adalah sajian-sajian data Covid-19 yang setiap hari menurut saya tidak ada penekanan yang begitu banyak. Ini salah satu yang saya bilang tidak maksimal," ucap Adib. []
