Kinerja Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air, menurut saya, luar biasa bagus. Kuncinya, angka kematian akumulatif hingga hari ini yang hanya dikisaran 2,7 %. Artinya, fasilitas kesehatan (faskes) yang ada, mampu menangani pasien Covid-19 dengan baik.
Namun, akan jebol juga jika laju infeksi harian tidak terkendali. Kuncinya adalah prokes dan vaksinasi. Dua hal ini harus diperbaiki terus, karena belum maksimal.
Tidak ada kesadaran atau minimal kesadaran, bahwa prokes itu cara yang efektif menghindarkan diri dari ancaman infeksi virus Covid-19. Modus penularan adalah droplets bukan airborn, jadi prokes sangat efektif. Rakyat kurang menyadari hal ini, mungkin karena tidak paham.
Di negara maju seperti Swedia, Herd Immunity dibangun dengan membiarkan generasi usia produktif terinfeksi Covid-19, dan memvaksin para manula. Untuk case Swedia tidak masalah, karena penduduknya hanya 8 juta dan faskesnya maju.
Saya lihat Pemerintah belum maksimal dan tidak mempunyai konsep yang baik soal pelaksanaan vaksinasi selama ini.
Untuk Indonesia, cara seperti Swedia tidak bisa diterapkan. Herd Immunity bisa dibangun dengan cara vaksinasi, dimana resiko beban pada faskes bisa dihindari.
Vaksinasi di Indonesia sudah berjalan, dan terkendala oleh vaksin impor. Sehingga, Pemerintah menerapkan skala prioritas. Pemerintah harus mem-push kinerja Biofarma agar vaksin sinovac produksi dalam negeri segera bisa beredar signifikan.
Tampak jelas bagi saya, apa yang dikerjakan Pemerintah adalah optimalisasi antara menekan laju infeksi harian dan proses pemulih ekonomi. Ini langkah tepat. Jadi lockdown hanyalah cara bunuh diri. Pikiran pejabat daerah yang kalut, kusut, panik dan gagal nalar.
Sekali lagi kuncinya ada di vaksinasi dan prokes. Saya lihat Pemerintah belum maksimal dan tidak mempunyai konsep yang baik soal pelaksanaan vaksinasi selama ini.
Skala prioritas jangan hanya dibuat berdasar jenis profesi namun berdasar unit cell atau cluster dengan argumen peta ekonomi atau skala mobilitas.
Pulau Jawa adalah epicentrum, jadi prioritaskan vaksinasi di Pulau Jawa, yang harus diselamatkan adalah ekonomi dan kualitas pendidikan. Pemerintah harus faham hal ini.
- Baca Juga: Indonesia Akan Terima Vaksin Covid-19 Pfizer Agustus 2021
- Baca Juga: PPKM Mikro Diberlakukan di Semua Provinsi Mulai 1 Juni 2021
Kemendikbud RI harus segera membuka sekolah dan kampus. Sekolah dan kampus bukan jasa layanan transportasi yang bisa terus dibikin online, dan, harus difikirkan dan diantisipasi kemunduran kualitas pendidikan akibat pandemi Covid-19.
Ledakan laju infeksi harian saat ini jelas akibat mudik lebaran 2021 dan mudik ikutannya pasca lebaran. Namun, yang bikin ledakan bukan hanya mudik lebaran. Ingat, ledakan infeksi di bulan Januari 2021 pasca mudik dan perayaan Natal 2020. Bagi saya, semuanya sama saja, sama-sama susah diatur.
Tidak perlu mendeskreditkan umat muslim karena mudik lebaran 2021. Tidak semua muslim mudik dan abai dalam menerapkan prokes. Pemerintah jangan menerapkan lockdown, cukup PSBB dan prokes ketat, dan vaksinasi.
*Akademisi Universitas Gadjah Mada
