Omnibus Law Perpajakan Beres, Sri Mulyani Temui Puan

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa draf RUU) Omnibus Law Perpajakan telah memasuki tahap akhir pembahasan saat menemui DPR.
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) saat Rapat Konsultasi di Pansus B, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019. (Foto: Antara/Reno Esnir)

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan telah memasuki tahap akhir pembahasan saat melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, pimpinan Komisi XI, Komisi VII, Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Kami mohon berkonsultasi sekaligus menyampaikan rancangan tersebut yang akan disampaikan Bapak Presiden secara resmi melalui Surat Presiden,” tutur Sri Mulyani , Senin, 17 Desember 2019 seperti dilansir dari Antara.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani memaparkan 28 Pasal RUU Omnibus Law Perpajakan yang mengamandemen tujuh Undang-Undang (uu) yaitu UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah.

Dengan harapan DPR akan cepat membawa RUU Omnibus Law Perpajakan yang terdiri dari enam klaster yaitu pendanaan investasi, sistem teritori perpajakan, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadaan iklim berusaha, dan fasilitas pajak ke masa sidang 2020.

“Kami berharap bisa segera dilaksanakan pada masa sidang 2020 karena materinya sudah familiar, jumlah pasalnya tidak terlalu banyak, dan bidang subjeknya sudah didiskusikan maka kami berharap diselesaikan cukup cepat,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meyakini RUU Omnibus Law Perpajakan akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Sehingga, ia optimistis memasukan RUU Omnibus Law Perpajakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

"Meskipun bisa diselesaikan 2020, dampaknya baru akan terlihat tahun paling cepat 2021 atau 2022. Namun segala sesuatu itu harus kita persiapkan,” ujarnya. []

Berita terkait
Draft Final RUU Omnibus Law Masuk DPR Pekan Ini
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan akan dibahas pada masa sidang pertengahan Januari 2020.
Jokowi: Draft Omnibus Law Dikirim ke DPR Desember
Presiden Jokowi menyebutkan, rancangan atau draft Omnibu Law Perpajakan akan diajukan ke DPR pada Desember 2019.
Omnibus Law Mudahkan Jokowi Awasi Hambatan Investasi
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat mempermudah Presiden Joko Widodo.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.