Semarang - Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) berencana membuka posko pengaduan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Semarang. Ini setelah adanya laporan masyarakat soal keterbatasan akses pengaduan terkait layanan publik di tempat tersebut.
Kepala Ombudsman Jateng Siti Farida mengungkapkan telah menerima laporan atau pengaduan masyarakat menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik di LPP Semarang. Saat ini, laporan tersebut secara substansi masih dalam penanganan di Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan.
“Keterbatasan warga binaan menyampaikan pengaduan menjadi perhatian kami. Mengingat, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan termasuk juga warga binaan," kata dia, Minggu, 17 Januari 2021.
Dan menindaklanjuti laporan keterbatasan sarana pengaduan tersebut, Ombudsman mengunjungi LPP Semarang belum lama ini. Dalam kesempatan itu, Farida menyatakan bahwa lapas merupakan salah satu instansi penyelenggara yang cukup banyak menuai catatan Ombudsman.
Keterbatasan warga binaan menyampaikan pengaduan menjadi perhatian kami.
Ombudsman, lanjut dia, sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 telah melakukan kajian dan menemukan berbagai maladministrasi yang hasilnya telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
Adapun maladminstrasi yang cukup banyak ditemukan perihal kepatuhan lapas dalam memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Karena itu, dalam rangka pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas layanan, kami akan melakukan monitoring penyelenggaraan pengelolaan pengaduan di internal LPP Semarang,” kata dia.
Baca juga:
- Digagalkan, Kafilah MTQ Asal Sumbar Mengadu ke Ombudsman
- Ombudsman Sumbar Larang Sosialisasi Perda Dibarengi Sanksi
- Temuan Ombudsman: Dua Provider Beri Gratifikasi ke Kepsek
Selain itu, sebagai bagian dari penanganan laporan masyarakat, Ombudsman Jateng juga akan membuka posko pengaduan secara langsung di LPP Semarang.
“Dalam waktu dekat, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah akan membuka posko pengaduan agar warga binaan maupun keluarga yang melakukan kunjungan dapat menyampaikan aspirasi maupun pengaduan perihal penyelenggaraan pelayanan publik di LPP Semarang,” imbuhnya. []