Ombudsman Banten Minta PLN Perhatikan Pemerataan Listrik

Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Banten meminta agar PLN melakukan koordinasi untuk pemerataan listrik.
Ketua Ombudsman Banten Perwakilan Republik Indonesia (RI). (Foto: Tagar/Jumri)

Banten - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Banten meminta agar PLN melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pemerataan listrik. Sehingga daerah-daerah yang ada di Banten terutama pulau-pulau terpencil bisa tersaluri listrik.

PLN harus memberikan solusi bagaimana caranya sodara-sodara kita yang ada di Pulau Tunda bisa merasakan aliran listrik.

"Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih ke masyarakat PLN perlu melakukan sosialisasi dan koordinasi agar informasi-informasi dapat tersampaikan. Banyak masyarakat yang salah mengartikan kebijakan sehingga perlu adanya komunikasi yang baik," ucap Ketua Ombudsman Banten Perwakilan RI kepada Tagar, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Dedy megatakan masih banyak wilayah di Banten yang belum teraliri oleh listrik, seperti Pulau Tunda. Ombudsman Banten, kata Dedy, siap untuk mendorong terwujudnya aliran listrik di Pulau Tunda. 

"Intinya harus ada komitmen dari semua pihak untuk mencari solusi, kita siap dari Ombudsman Banten. PLN juga harus meningkatkan pelayanan aduan sehingga masyarakat yang melakukan pengaduan bisa terselesaikan dan tidak harus mengadukan persoalan ke pihak lain," ucap Dedy.

Ketua Dewan Perwan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, pemerataan listrik yang ada di wilayah Banten masih belum merata khususnya di Pulau Tunda.

"PLN harus memberikan solusi bagaimana caranya sodara-sodara kita yang ada di Pulau Tunda bisa merasakan aliran listrik. Sehingga kegiatan ekonomi juga bisa efektif," ujar Andra Soni.

General Manage PLN Unit Distributor Banten Paranai Suhasfan mengatakan PLN unit Induk Distribusi Banten saat ini memiliki enam (6) unit pelaksana pelayanan pelanggan yakni di Banten Utara, Banten Selatan, Cikupa, Teluk Naga, Cikokol, dan Serpong. Selain itu, kata Paranai, ada Unit Pelaksana Pengatur Distribus (UP2D) dan Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikanb(UP2K) Provinsi Banten. Khusus di Banten utara dan Selatan ditangani oleh Unit Layanan Pelanggan (ULP) yakni di Serang, Cikande, Prima Krakatau, Cilegon, Malingping, Pandeglang, Labuan, Anyer, dan Rangkasbitung.

Paranai mengatakan, PLN selalu berupaya untuk terus memberikan pekayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut dia, banyak kebijakan-kebijakan yang telah meringankan beban masyarakat diantaranya yaitu kebijakan pemerintah terkait stimulus Covid-19 bagi pelanggan.

"Stimulus kita bagi beberapa tahapan, stimulus pertama yaitu bagi rumah tangga dari April hingga bulan Desember dengan daya 450 ValA digratiskan. Sementara untuk yang 900 VA yang subsidi mendapatkan diskson 50 peresen. Stimulus kedua juga berlalu bagi UKM yakni daya 450 VA dan 900 VA gratis selama enam bulan dan Stimulus ketiga bagi industri mulai Agustus-Desember bebas biaya beban," ucap Paranai.[]

Berita terkait
Gubernur Banten: Jangan Korbankan Anak untuk Kelas Tatap Muka
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan tidak sepakat adanya kabupaten dan kota yang mengijinkan kelas tatap muka.
Ribuan Napi di Banten Dijadikan Uji Coba Vaksin C-19
1.039 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Banten siap menjadi relawan vaksin C-19.
Gubernur Banten: Guru Jangan Jadi Transmiter Covid-19
Gubernur Banten mengatakan, guru harus bebas dari Covid-19. Jangan sampai guru menjadi transmiter Covid-19.
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara