Gubernur Banten: Jangan Korbankan Anak untuk Kelas Tatap Muka

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan tidak sepakat adanya kabupaten dan kota yang mengijinkan kelas tatap muka.
Gubernur Banten Wahidin Halim usai mengikuti rapat di KP3B, Selasa, 18 Agustus 2020. (Foto: Tagar/Jumri)

Banten - Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan tidak sepakat adanya kabupaten dan kota yang mengijinkan kelas tatap muka untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut dia, kelas tatap muka tentu harus dilakukan kajian terlebih dulu, seperti kesiapan sarana dan prasarana pendukungnya.

Jangan korbankan anak untuk kelas tatap muka.

"Kaji dulu, gurunya harus diswab (skrinning Covid-19), fasilitasnya, termasuk juga sistem dan kurikulumnya," ucap Gubernur Banten Wahidin Halim kepada Tagar di Pendopo Gubernur Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Selasa, 18 Agustus 2020.

Wahidin mengatakan, situasi saat ini merupakan kondisi abnormal. Pemerintah juga tidak sengaja melakukan pembelajaran jarak jauh. 

"Situasi seperti saat ini dulu saya alami pada tahun 1966. Karena kondisi politik kita belajar di rumah. Jangan sampai berdampak. Bukan pembodohan," ujar Wahidin.

Kondisi saat ini, kata Wahidin, merupakan keadaan terpaksa dan darurat. Kelas tatap muka dibisa laksanakan di daerah Zona Hijau. Namun tetap dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti ruang kelas yang memungkinkan untuk dilaksanakan jaga jarak, ada fasilitas cuci tangan, siswa dan guru memakai masker, serta persyaratan lainnya.

Wahidin mengatakan, segera menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada bupati dan wali kota yang telah mengijinkan kelas tatap muka tentang kesiapannya.

"Kalau kita tidak taat, ini kan kebijakan nasional. Untuk SMA, SMK, dan SKh yang menjadi kewenangan Provinsi Banten kemungkinan dibuka pada bulan Desember," ucap dia.

Perspektif umum, kata Gubernur Banten, sekolah penting memang ya. Tetapi dalam situasi dan kondisi seperti saat ini orang tua juga harus mempertimbangkan. Kalau anaknya kena, sakit, siapa yang bertanggung jawab. Seperti pegawai yang kena, siapa yang bertanggung jawab.

"Boleh kerja, produktif. Tapi jangan kena atau sakit. Kalau kena biayanya mahal. Tinggal masyarakat yang disiplin, guru juga. Kalau ada anak yang kena atau sakit, prihatinkan," ujar Wahidin.

Menurut mantan Walikota Tanggerang tersebut, meski sudah ada perjanjian antara sekolah dengan orang tua dan bukan menjadi tanggungjawab sekolah, kalau sudah kena menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Jangan korbankan anak untuk kelas tatap muka. Ini kebijakan nasional, kebijakan Presiden Joko Widodo. Negara sudah mengeluarkan Rp 600 triliun untuk membiayai. Ini keadaan darurat, abnormal," ucap dia.[]

Berita terkait
Ribuan Napi di Banten Dijadikan Uji Coba Vaksin C-19
1.039 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Banten siap menjadi relawan vaksin C-19.
Gubernur Banten: Guru Jangan Jadi Transmiter Covid-19
Gubernur Banten mengatakan, guru harus bebas dari Covid-19. Jangan sampai guru menjadi transmiter Covid-19.
KORNAS Banten: Baiknya DPRD Lebak Cerdas Berkomentar
KORNAS Banten mengingatkan Anggota DPRD Kabupaten Lebak agar cerdas dalam berkomentar di media sosial (medsos).
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.