Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menyayangkan sikap Ketua umum Ormas Islam Nahdhlatul. Nahdlatul Ulama (NU) yang turut menyatakan dukungan terhadap wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut Sultan, pernyataan ketua umum Ormas Islam terbesar Indonesia ini seolah membenarkan sikap politik praktis para elit politik yang berinisiatif mewacanakan isu politik pragmatis yang inkonstitusional itu.
"Sejak awal kita menghormati sikap tegas ketua umum NU yang tegas menyatakan keengganan NU untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan pengurus NU dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis," kritik Sultan melalui keterangan resminya pada Senin, 28 Februari 2022.
Saya kira tidak tepat jika ketua umum yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi.
Pada dasarnya, semua pihak baik individu maupun kelompok berhak untuk menyatakan sikap politiknya di hadapan publik. Tapi jika itu sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang sebagai hukum positif, tentu itu sangat naif dan berbahaya bagi masyarakat.
- Baca Juga: Wakil Ketua DPD RI Tanggapi Aturan Standar Pengeras Suara Masjid
- Baca Juga: Temui Rais 'Aam PBNU, Ketua DPD RI Paparkan Perjuangan PT Nol Persen
"Karena Pernyataan ketua umum Ormas Islam bisa dianggap sebagai fatwa oleh anggota ormasnya. Saya kira tidak tepat jika ketua umum yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi," tegasnya.
Meski demikian Sultan menyatakan bahwa dorongan politik yang berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden ini, harus segera direspon secara tegas oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat tidak dibingungkan oleh sikap dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi ini.
Isu Ini, kata Sultan, sangat berpotensi menyebabkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan api Konflik horizontal.
- Baca Juga: Sultan Harap KPU dan Bawaslu Terpilih Jaga Kepercayaan Publik
- Baca Juga: Minta Status IKN Jakarta Tak Dicabut, Sultan Usulkan Pemerintah Terapkan Multi IKN
"Dan akan menjadi preseden buruk demokrasi Indonesia ke depannya. Saya kira Pak Jokowi tidak menghendaki itu," katanya.
"Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kita berharap Sikap politik dan kenegarawanan pak Jokowi yang menolak wacana Penundaan Pemilu akan menjadi akhir dari wacana yang menggelikan ini," ucap senator asal Bengkulu itu. []
