Surabaya - Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Fachrul Razi sebagai Menteri Agama mendapatkan kritik dari Nahdlatul Ulama Jawa Timur (NU Jatim).
Bahkan, Pengurus Wilayah NU Jatim tidak akan mengundang Fachrul Razi di puncak peringatan Hari Santri Nasional (HSN) pada Minggu 28 Oktober 2019 nanti.
Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Abdusalam Sokhib membenarkan jika PWNU Jatim tidak mengundang Menteri Agama Fachrul Razi.
Gus Salam sapaan akrabnya, mengaku tidak diundangnya Fachrul Razi bukan karena kekecewaan terhadap pilihan Presiden Jokowi, tetapi dikarenakan Fachrul Razi tidak pernah menjadi santri.
"Untuk Menag, saya belum pernah tahu beliau pakai sarung (jadi santri). Jadi karena nanti khawatir engga sampai undangannya, jadi belum dululah. Kecuali menunjukkan KTS (Kartu Tanda Santri)-nya tahun depan bisa kita undang," ujarnya saat ditemui di kantor PWNU Jatim, Kamis 24 Oktober 2019.
Meski tidak mengundang Fachrul Razi, kata Gus Salam, panitia mengundang Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Gus Salam, menegaskan dua pejabat tersebut diundang karena pernah mengenyam pendidikan di pesantren.
"KH Maruf Amin kita undang, tapi kita undang bukan karena jabatannya sebagai Wapres, tapi karena beliau santri. Gubenur juga kita undang, karena beliau santri. Begitu juga kepada daerah di Jatim yang juga pernah nyantri kita undang," beber Gus Salam.
Tidak sedikit dari kiai yang mengungkapkan yang kami simpulkan, kami tafsirkan sebagai bentuk kekecewaan
Sementara terkait pilihan Presiden Jokowi yang tidak memilih Menteri Agama dari kalangan NU, Gus Salam menyebut hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
"Karena ini politik tingkat tinggi, kita juga tahu aturan. Yang namanya kabinet itu hak prerogatif presiden. Kalau menurut beliau baik ya silakan," ujarnya
Terkait adanya protes dari kader NU, Gus Salam menyarankan agar kader NU yang tidak sepakat dengan pilihan Presiden Jokowi untuk menyampaikan keluhan ke PBNU.
"Sudah kita kanalkan, kalau protes jangan ke PW tapi langsung ke PB. Ketika ada apapun protes kabinet langsung kita kanalkan, karena yang bermitra dengan (pemerintah) pusat itu PBNU. Kita hanya meneruskan aspirasinya saja," ujarnya.
Sementara, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, KH Robikin Emhas menyampaikan selamat bekerja bagi Kabinet Kerja Indonesia Maju Jilid II Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Semoga pemerintahan yang baru terbentuk kehadirannya dirasakan oleh rakyat, petani, nelayan, buruh, UMKM dan pelaku usaha dan seluruh elemen masyarakat," ujarnya.
Terkait protes jabatan Menag yang bukan dari NU, Robikin membenarkan adanya kekecewan dari sebagian besar Kiai.
"NU bukan partai politik. Itu realitasnya banyak kiai dari berbagai daerah, apalagi kiai kampung menyampaikan tentang pendapat kementerian yang ditanyakan dan tidak sedikit dari kiai yang mengungkapkan yang kami simpulkan kami tafsirkan sebagai bentuk kekecewaan," ungkapnya.
Meski demikian, Robikin menegaskan PBNU sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin.
"Kami tak sanggup memberikan penjelasan, bukan domain kami karena itu kami menyampaikan dengan harapan dijelaskan ada tindak lanjut dari itu semua," pungkasnya.[]
