Jakarta - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin merasa heran terhadap isu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi bos di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terlebih, publik banyak yang mengelukan hal tersebut.
Rezim luar biasa diisi para residivis dan pelaku diduga koruptor.
Mantan kader PBB ini menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah salah arah, karena memercayakan seorang mantan terpidana menduduki posisi penting yang bakal mengelola bisnis negara. Oleh karena itu, Novel merasa perlu mengkritisi wacana ini.
"Wah negara ini sudah krisis kepemimpinan, sehingga residivis menjadi pejabat. Seperti-nya negara ini sudah habis putra putri terbaiknya, sehingga rezim ini luar biasa diisi oleh para residivis dan pelaku diduga koruptor," katanya kepada Tagar, Kamis, 14 November 2019.
Dalam catatan Novel, Ahok seharusnya tidak hanya tersandung kasus penistaan agama saja, melainkan ada beberapa perkara yang masih menguap.
"Dan masih diduga terlibat beberapa kasus korupsi yaitu sumber waras, transjakarta, reklamasi dan lain-lain," ujar dia.
Di negara demokrasi ini, Novel coba memberikan usulan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, agar tidak telanjur memberikan jabatan strategis kepada suami Puput Nastiti Devi.
"Hak kami sebagai anak bangsa agar jabatan di BUMN manapun serta instansi negara manapun untuk tidak menjadikan Ahok berada di dalamnya," kata mantan Jubir Front Pembela Islam (FPI).
Menurutnya, BUMN adalah milik rakyat Indonesia, sehingga wajib diisi oleh putra putri terbaik bangsa. "Yang sudah jelas kesetiaanya terhadap negara, Pancasila, serta perilakunya yang santun dalam bernegara," ucapnya.
Novel berpendapat, Basuki Tjahaja Purnama lebih pantas bekerja di perusahaan swasta, cocok dengan karakternya yang meledak-ledak.
"Iya cocoknya di swasta sajalah dan swasta mungkin perlu dengan karakter Ahok yang temperamental itu, untuk mendongkrak kinerja di swasta tersebut," ucapnya.
Saya duga kuat mereka mendapatkan tekanan dari luar untuk kepentingan bisnis asing dan mungkin ada unsur balas budi dari posisi Ahok.
Ketua Media Center PA 212 ini menganggap Ahok tidak pantas memimpin di instansi pemerintahan, karena para ASN/PNS harus terdidik menjadi pribadi yang santun sebagai abdi negara, terlebih pria asal Manggar itu pernah tergores masalah hukum.
"Mereka yang sudah dididik tidak pantas dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai budi pekerti yang santun, apalagi pernah terlibat pidana," tuturnya.
Baca juga: Empat Faktor Ahok Tepat Jadi Bos PLN
Novel meminta betul agar pejabat pemerintah tidak memberi ruang kepada Ahok untuk memimpin di salah satu perusahaan BUMN. Seandainya menjadi bos BUMN, dia mengendus di belakangnya ada kepentingan asing.
"Nah saya meminta untuk setop bagi semua pejabat pemerintah menempatkan Ahok di lingkungan pemerintahan," katanya.
"Kalaupun terjadi, saya duga kuat mereka mendapatkan tekanan dari luar untuk kepentingan bisnis asing dan mungkin ada unsur balas budi dari posisi Ahok yang menguntungkan bagi si pemberi rekomendasi," kata Novel Bamukmin. []
Baca juga: Bisnis Ahok dari Pertambangan, Properti Hingga Hotel