Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pertimbangan mengusulkan Ahok masuk BUMN, karena BUMN yang meliputi 142 perusahaan membutuhkan figur yang bisa jadi pendobrak.
Erick menemukan figur tersebut dalam diri Ahok bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur DKI Jakarta.
Ia mengatakan tidak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang.
"Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat hal-hal yang sesuai arahan," kata Erick seperti diberitakan Antara, Kamis, 14 November 2019.
Erick berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menjawab pertanyaan wartawan seputar rencananya merekrut Ahok.
Beliau tokoh yang konsisten, track record-nya jelas dan bisa terus membangun.
Ia menjelaskan, arahan yang ia maksud di antaranya bagaimana menekan impor energi, juga bagaimana membuka lapangan kerja dengan cara ber-partner dengan pihak lain.
Saat ditanya apakah Ahok akan memimpin BUMN energi, ia mengatakan belum tahu.
"Belum tahu, nanti kita lihat," kata Erick.
Erick juga menjelaskan setiap penempatan pejabat di BUMN ada pengajuan ke Tim Penilai Akhir termasuk untuk Ahok.
"Saya rasa beliau tokoh yang konsisten, track record-nya jelas dan bisa terus membangun," kata Erick.
Ia mengatakan akan secepatnya menetapkan posisi Ahok, paling lambat awal Desember 2019.
"Segera mungkin, awal Desember," ujarnya.
Erick meminta masyarakat sabar menunggu keputusan atau ketetapan yang akan diambil pemerintah berkaitan posisi Ahok tersebut. Ia belum bersedia menyebutkan Ahok akan ditempatkan di posisi apa dan di BUMN mana.
Basuki BTP akrab disapa Ahok. (Foto: Instagram/Basuki BTP)
Respons Pengamat
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan dipilihnya Ahok masuk jajaran pejabat BUMN adalah langkah tepat, namun luka di masyarakat belum sepenuhnya hilang.
"Saya tidak pernah meragukan kapasitas Ahok dalam memimpin, namun pemerintah perlu ingat Ahok juga pernah membuat luka di negeri ini," ujar Hendri Satrio.
Hendri mengatakan pemerintah khususnya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir perlu mempertimbangkan masa lalu Ahok yang ia nilai pernah melukai sebagian hati masyarakat Indonesia.
Luka itu, kata Hendri, Ahok dalam kasus penistaan agama.
Kalau pemerintah tetap merangkul Ahok untuk duduk di jajaran pejabat BUMN, Hendri menyarankan Ahok diberikan porsi tugas yang sesuai, mengingat gaya kepemimpinannya yang tegas.
"Saya tidak pernah ada masalah dengan Ahok. Dia bagus dalam melaksanakan tugas. Saya percaya kapasitasnya, tapi ini tetap perlu direkonsiliasi kembali," kata Hendri. []
Baca juga:
