Dairi - Pasca banjir bandang melanda Desa Bongkaras dan Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada Desember 2018 lalu, sekitar 37,52 hektare sawah tidak dapat difungsikan lagi.
Berangkat dari keprihatinan itu, pada Selasa 12 Mei 2020, perwakilan masyarakat kedua desa tersebut bersama aliansi non government organization (NGO) Dairi terdiri dari Pesada, Petrasa dan YPDK, melakukan audiensi ke Bupati Dairi, Eddy Kelleng Ate Berutu.
"Warga dua desa meminta normalisasi sungai dan perbaikan sawah yang rusak. Bupati Dairi didampingi pejabatnya menerima langsung audiensi tersebut," ujar Rohani Manalu didampingi Anward Nababan, perwakilan NGO pada Kamis, 14 Mei 2020.
Ditambahkan, mereka juga menyampaikan kepada Bupati Dairi bahwa pada pandemi Covid-19 ini, harga beberapa komoditi pertanian mereka seperti gambir, jeruk purut, cabai dan jagung, cenderung menurun. Sementara kebutuhan bahan pokok beras harus tetap dipenuhi.
Salah satu perwakilan masyarakat Desa Bongkaras, marga Situmorang memberikan data sawah warga yang terkena dampak langsung banjir bandang. Bersama perwakilan lainnya, mereka meminta perhatian serius dari Bupati Dairi untuk menangani hal itu.
Agar lahan sawah mereka bisa ditanami kembali dengan padi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat ke depan, khususnya warga desa dimaksud.
Perwakilan masyarakat bersama aliansi NGO, audensi ke Bupati Dairi, Eddy Kelleng Ate Berutu, meminta perbaikan sawah pasca banjir bandang, Selasa, 12 Mei 2020 (Foto: Tagar/Istimewa)
Utusan petani dari dua desa itu meminta Pemkab Dairi terlebih dahulu melakukan normalisasi sungai, dilanjutkan dengan perbaikan lahan sawah.
Utusan ke dua desa diminta untuk mengundang bupati pasca pandemi Covid-19
Menanggapi permohonan warga, Bupati Dairi menyebut sebelum pandemi Covid-19, pihaknya telah mengalokasikan anggaran Rp 800 juta lewat program bina marga untuk pemulihan pasca banjir bandang.
Demikian halnya dengan rencana pembuatan bendungan di Desa Bongkaras, telah diusulkan Badan Penanggulan Bencana Daerah. Namun, anggaran dimaksud terpaksa direalokasi untuk anggaran penanganan Covid-19.
Rohani menyebut, ada beberapa poin penting yang disepakati pada audiensi itu. Di antaranya, Bupati Dairi meminta warga melengkapi data berbasis kartu tanda penduduk, kartu keluarga, nama, dan nomor handphone.
Diupayakan para warga di sana memperoleh bantuan dari Kementerian Sosial RI, serta upaya lobi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bagi petani yang belum mendapatkan bantuan apapun. Tentunya di luar penerima program keluarga harapan, bantuan sosial, dan sejenisnya.
Poin berikutnya, Dinas Pertanian bersama instansi terkait akan melakukan kajian mendalam, turun ke lapangan untuk melihat potensi lahan yang masih bisa dimanfaatkan, guna meningkatan pendapatan masyarakat.
Hal itu akan dilakukan secepat mungkin. Diharapkan peran serta NGO dalam pendampingan masyarakat, baik dalam penyuluhan dan secara kelembagaan.
Bupati Dairi juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan kunjungan kembali ke daerah yang terkena dampak banjir bandang. “Utusan ke dua desa diminta untuk mengundang bupati pasca pandemi Covid-19,” kata Rohani.[]
