New Normal, DPR: Pemerintah Harus Jujur pada Rakyat

Anggota DPR Sukamta meminta pemerintah untuk jujur kepada rakyat Indonesia terkait persoalan pandemi Covid-19.
Anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sukamta saat dialog dengan awak media di Kota Yogyakarta pada Sabtu 8 Februari 2020. (Foto: Tagar/Hidayat)

Pematangsiantar - Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah untuk jujur kepada rakyat Indonesia terkait persoalan pandemi Corona atau Covid-19. Pemerintah selalu menggaungkan kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sukamta mengatakan pelonggaran PSBB itu akhirnya kalah dengan ungkapan 'New Normal' yang belakangan ini sering disuarakan. Idiom itu mengisyaratkan agar masyarakat siap untuk hidup berdampingan dengan virus Corona.

"Pemerintah harusnya jujur sampaikan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Hal ini mengingat berbagai wacana yang muncul dari pemerintah seakan-akan situasi sudah semakin membaik sehingga direspons masyarakat dengan mulai longgarkan aktivitas," kata Sukamta kepada Tagar, Kamis, 28 Mei 2020.

Yang terpenting pemerintah harus jujur kepada rakyat.

Lantas Sukamta kembali mengingatkan permohonan maaf Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait belum hilangnya wabah Covid-19 di Indonesia, beberapa hari yang lalu.

"Belum lama ini (21 Mei 2020) Pak Wapres sampaikan permintaan maaf karena virus Corona bukan sesuatu yang mudah dihadapi. Dalam suasana Idul Fitri tentu kita semua memaafkan," ujar dia. 

Dia menegaskan dalam situasi wabah Covid-19 seharusnya pemerintah jujur dan terbuka kepada publik, bukan hanya mengungkapkan permohonan maaf saja. 

"Tetapi tidak cukup hanya minta maaf, yang terpenting pemerintah harus jujur kepada rakyat," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Kesehatan, kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengaku sudah memerintahkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait new normal. Namun, menurut pandangannya tujuan itu tak lain hanya untuk pelonggaran PSBB. 

"Saat ini protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru sudah diterbitkan Kemenkes, pak presiden juga sudah minta agar ada sosialiasi secara masif terhadap protokol ini, kan sudah jelas arahnya ke depan pelonggaran PSBB," ujar politikus PKS itu. 

Dengan kondisi pasien Covid-19 yang masih mengalami peningkatan, seharusnya pemerintah terbuka dengan hal tersebut. 

"Mestinya pemerintah jelaskan secara jujur, benarkah situasi penanganan Covid-19 saat ini sudah semakin terkendali atau wacana new normal ini hanya sebagai kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah tangani Covid-19," ucap Sukamta. []

Berita terkait
Buruh dan Masyarakat Bingung Soal Istilah New Normal
KSPI dibuat kebingungan dengan sikap pemerintah yang mengeluarkan istilah New Normal dalam kehidupan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19.
DPR: New Normal Tidak Signifikan Menolong Ekonomi
Anggota DPR Anis Syarwati menilai rencana pemberlakuan New Normal yang tengah disosialisasikan pemerintah tidak bisa menolong ekonomi Indonesia.
Jokowi Minta Tatanan New Normal Disosialisasikan Secara Masif
Jokowi meminta protokol tatanan new normal atau normal baru Kementerian Kesehatan segera disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
0
Investasi Sosial di Aceh Besar, Kemensos Bentuk Kampung Siaga Bencana
Lahirnya Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan fondasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Seperti yang selalu disampaikan Mensos.