NasDem Tak akan Calonkan Bekas Koruptor Maju Pilkada

Waketum Partai NasDem Ahmad M Ali menyebutkan partainya tidak akan mencalonkan kepala daerah atau legislatif maju di Pilkada dan Pemilu.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat, 8 November 2019. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali menyebutkan partainya tidak akan mencalonkan kepala daerah atau legislatif bekas koruptor yang maju dalam pesta demokrasi.

 Itu standar kita sehingga enggak perlu didiskusikan lagi.

Menurutnya, aturan itu akan membuat legislatif menjadi sehat. Meski undang-undang memperbolehkan eks koruptor mencalonkan diri, NasDem tetap tidak merestui.

"Itu standar yang ditetapkan partai, ya memang secara hukum mereka memenuhi syarat untuk mencalonkan selama tidak dicabut hak politiknya, bagi NasDem itu sudah standar," kata Ali lewat keterangan tertulis yang diterima Tagar pada Senin 8 Desember 2019.

Upaya NasDem tegas menolak eks koruptor maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Umum (Pemilu) serentak bukannya tidak mematuhi Undang-Undang yang berlaku, tetapi bagian dari sikap partai besutan Surya Paloh itu.

Dia menambahkan eks koruptor mempunyai hak untuk kembali berpolitik usai menjalankan hukumannya, tetapi partainya mempunyai citra sendiri.

"Eks koruptor punya hak yang sama dalam berpolitik. Eks koruptor bukannya sesuatu yang tercela, tapi itu standar kita sehingga enggak perlu didiskusikan lagi," katanya.

Sejalan dengan perayaan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari ini, Ali mengingatkan agar kader partainya tetap menjunjung pada slogan Politik Tanpa Mahar. NasDem, kata dia, juga sibuk membangun sosok jujur antikorupsi.

"Pada Hari Anti Korupsi ini kita sampaikan, kita ingin berkontribusi. Kita tidak ingin membangun atau melahirkan pemimpin yang ketika hadir dia berpikir bagaimana mengembalikan utangnya," kata Ali.

Ali mengatakan, mahar dalam politik hanya akan melahirkan politikus tidak baik karena jika terpilih nanti orang tersebut akan fokus untuk mengembalikan modal maharnya.

Namun, jika tanpa mahar sosok itu tidak akan ada utang biaya. Sosok terpilih itu hanya berutang komitmen dan suara kepada masyarakat sehingga tidak ada beban untuk mengembalikan modal. "Kita ingin ketika dia terpilih hanya berutang kepada rakyat, rakyat tidak harus dibayar dengan uang tapi hanya butuh prestasi, janji politik dibayar,"tuturnya.

Berita terkait
Jokowi Sentil NasDem Soal Wacana Presiden 3 Periode
Presiden Jokowi menyentil wacana amandemen UUD 195. Wakil Ketua MPR Arsul San menyebutkan perubahan masa jabatan presiden jadi 3 periode.
Respons NasDem saat PKS Tegas Jadi Oposisi Jokowi
Nasdem menanggapi penyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang tegas menyatakan partainya akan menjadi oposisi Presiden Jokowi.
Anies Baswedan Dibalut Strategi NasDem Pilpres 2024
Kedekatan NasDem dengan Anies Baswedan merupakan bagian strategi politik Ketum NasDem Surya Paloh untuk Pilpres 2024.
0
Kapolri: Sinergitas TNI-Polri Harga Mati Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kapolri menekankan penguatan sinergitas TNI-Polri menjadi salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas.