TAGAR.id, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tidak lagi mewajibkan mahasiswa S1 mengerjakan skripsi sebagai syarat kelulusan.
"Kemendikbudristek sudah tidak mengadakan kewajiban skripsi. Tapi saya mau mengklarifikasi, jangan keburu senang dulu bagi semuanya, karena kebijakannya adalah keputusan itu dilempar ke perguruan tinggi, seperti di semua negara lain," kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.
Nadiem menegaskan, pemerintah memberikan kemerdekaan kepada masing-masing perguruan tinggi hingga program studi untuk merancang status kelulusan mahasiswanya.
"Kalau perguruan tinggi itu merasa memang masih perlu skripsi atau yang lain itu adalah haknya mereka. Jadi jangan lupa reformasinya," ujarnya.
Jadi jangan keburu senang dulu, tolong dikaji dulu. Itu masing-masing perguruan tinggi haknya.
Mendikbudristek RI Nadiem Makarim menegaskan, mahasiswa magister (S2) atau magister terapan dan doktor/doktor terapan atau S3 tetap wajib diberikan tugas akhir. Namun, bentuk tugas akhir itu diserahkan kepada ketua program studi (kaprodi) masing-masing.
"Dan yang untuk S-2 dan S-3 masih harus tugas akhir. Tapi bisa kepala prodinya menentukan bahwa tugas akhirnya dalam bentuk yang lain bukan tesis, (bisa) project," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.
"Jadi jangan keburu senang dulu, tolong dikaji dulu. Itu masing-masing perguruan tinggi haknya," ujar pendiri GoJek ini.
Begitu juga halnya dengan jurnal, Nadiem menyebut pihaknya banyak mendapat masukan mengenai kekhawatiran kualitas doktoral Indonesia apabila publikasi di jurnal internasional tidak lagi diwajibkan untuk mahasiswa S3.
"Tidak sama sekali, di negara-negara termaju dengan riset yang terhebat di dunia itu (kelulusan) keputusan perguruan tinggi, bukan keputusannya pemerintah," kata lulusan Harvard Business School ini.
Dikti Beri Penjelasan dan Alasan
Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Profesor Nizam mengungkapkan beberapa alasan terkait aturan skripsi tak lagi diwajibkan sebagai syarat mahasiswa S1 untuk lulus dari perguruan tinggi. Pihaknya mengatakan dalam aturan lama ada ketimpangan yang dinilai membebani mahasiswa.
"Pada perguruan tinggi yang terlalu strict itu skripsi bisa menjadi beban yang ekstra, yang menyebabkan kelulusan bagi mahasiswa," ujar Nizam dalam keterangannya, Rabu, 30 Agustus 2023.
Padahal, menurutnya, mahasiswa hanya mendapatkan mata kuliah terkait penulisan skripsi berkisar antara 2 SKS sampai paling banyak 6 SKS. Namun untuk pembuatannya mahasiswa ditargetkan harus selesai dalam 1 tahun.
"Padahal skripsi hanya 6 SKS, atau bahkan ada yang 4 SKS atau 2 SKS tapi untuk menyelesaikannya butuh 1 tahun. Ini overdose [overdosis]," kata Nizam.
Kemendikbudristek mengatakan aturan terkait standar kompetensi kelulusan mahasiswa sarjana tak wajib membuat skripsi sudah bisa diacu. Peraturan itu tertuang dalam Permendikbudristek No 53/2023 dan sudah ditetapkan pada 16 Agustus 2023 dan diundangkan pada 18 Agustus 2023.
"Permennya (Permendikbudristek) sudah keluar. Jadi sudah bisa diacu," kata Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Profesor Nizam saat dihubungi kumparan, Rabu, 30 Agustus 2023.
Nizam mengungkapkan bahwa persiapan terkait kebijakan itu sudah berlangsung sejak 2 tahun ke belakang. Namun, intens digodok sejak setahun terakhir. []