Nadiem Makarim: PPPK Selesaikan Masalah Kekurangan Guru

Nadiem sosialisasi penerimaan satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer segala usia di Papua.
Kim Yu-na, seorang guru bahasa Inggris di Bakmun Girls ’High School di Songdo, Incheon, membagikan materi pembelajaran di kelas pada tanggal 25 Juni. (Foto: koreabizwire.com - PARK SANG-MOON)

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat kunjungan kerja di Sorong Provinsi Papua Barat melakukan sosialisasi penerimaan satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer segala usia. 

"Pembukaan seleksi PPPK merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah," kata Nadiem di Kota Sorong, Kamis, 11 Februari 2021. 

Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi.

Baca juga: UN 2021 Dihapus, Nadiem Makarim Sampaikan 9 Poin Penting 

Menurut dia, pemerintah memberikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi. 

Menurut Mendikbud, PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. 

"Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi,” katanya. 

Ia menjelaskan guna menjaga kualitas guru, PPPK tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan.

"Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi," ungkapnya. 

Bagi guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, jangan berkecil hati sebab diberikan kesempatan mengikuti tes sampai tiga kali. Bahkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud akan mempersiapkan materi-materi pembelajaran sehingga para guru dapat belajar secara mandiri. 

Baca juga: Nadiem: Mewajibkan Murid Non Muslim Pakai Jilbab, Itu Intoleransi 

Ia menyebutkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi guru PPPK. Diharapkan pula pemerintah daerah tidak ragu mengajukan formasi. Anggaran seleksi dan gaji sudah disediakan pemerintah pusat tidak dibebankan pada APBD.

Ditambahkan bahwa pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer menjadi guru PPPK apabila lolos seleksi. [] 

Berita terkait
Nadiem Makarim Beri Pesan Khusus untuk Siswa SMK di Papua
Nadiem Makarim berharap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Papua berpikir kewirausahaan guna meningkatkan SDM yang unggul.
Paksa Siswi Pakai Jilbab di Padang, Nadiem: Bentuk Intoleransi!
Mendikbud Nadiem Makarim menyebut aturan siswi diwajibkan memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang merupakan bentuk intoleransi.
Kerap Dicegat Orang, Nadiem Makarim Curhat ke Maudy Ayunda
Maudy Ayunda berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, melalui video call.
0
Kursi Pelatih Real Madrid Panas Muncul Nama Carlo Ancelotti
Pelatih Everton itu bisa menemukan dirinya kembali di Estadio Santiago Bernabeu yang dikaitkan dengan kembalinya Real Madrid yang sensasional