Semarang – Rencana penutupan tempat pelacuran di Lokalisasi Sunan Kuning (SK) dan Gambilangu (GBL), Kota Semarang, Jawa Tengah, mundur. Hingga pekan ke empat bulan Agustus 2019 belum ada tanda-tanda Pemkot Semarang bergerak menutup lokalisasi.
Padahal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menargetkan menutup dua lokalisasi itu tanggal 15 Agustus 2019. Agenda penutupan dan pembahasan anggaran uang pesangon untuk pekerja seks komersial (PSK) yang tidak sinkron di Dewan menjadi penyebabnya.
Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, kepada “Tagar” mengatakan secara prinsip pihaknya dan Dinas Sosial (Dinsos) siap melaksanakan program Kementerian Sosial. Hanya saja, penutupan lokalisasi tidak bisa dilakukan jika uang pesangon belum bisa dicairkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
“Anggaran sudah tersedia di Dinas Sosial. Saat ini anggaran Perubahan dalam proses evaluasi di Gubernur. Setelah selesai evaluasi kembali ke kota dibahas di Badan Anggaran (Banggar) Dewan yang ke dua, baru kemudian tahap pengesahan RAPBD, baru bisa dilakukan penutupan,” kata Fajar (23/8/2019).
Alat Kelengkapan Dewan
“Kalau alat kelengkapan Dewan sudah jadi maka RAPBD Perubahan bisa disahkan jadi Perda APBD Perubahan. Jadi eksekusinya tinggal menunggu anggaran selesai digedok,” kata Fajar.
Calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu 2019 dilantik jadi anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 – 2024 pada Rabu 14 Agustus 2019. Karena baru saja dilantik, alat kelengkapan Dewan seperti pimpinan dewan, fraksi, komisi hingga beragam badan kedewanan belum terbentuk.
Jadi tinggal percepatan pembentukan alat kelengkapan Dewan. Kalau itu semua sudah terbentuk, evaluasi dari Pak Gubernur turun, kemudian disahkan. “Setelah disahkan baru bisa dilaksanakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dinsos siap dan kami juga siap,” tegas Fajar.
Dari pengalaman pembahasan RAPBD menjadi APBD, evaluasi Gubernur Jateng atas RAPBD biasanya membutuhkan waktu paling lama dua pekan. Fajar berharap sambil menunggu hasil evaluasi, anggota Dewan baru bisa membentuk alat kelengkapan Dewan.
“Jadi bisa beriringan. Mudah-mudahan minggu depan evaluasi sudah selesai dan turun serta alat kelengkapan dewan sudah terbentuk, setidaknya tanggal 26 atau 27 Agustus 2019, sehinggga penutupan tidak mundur lagi,” harapnya.
“Di SK dan Gambilangu, anak asuh dan bapak asuh prinsipnya siap, sudah ada anggaran maka menutup sendiri. Dan lagian di sana sekarang sudah sepi. Tidak lagi banyak orang lalu lalang di sana,” imbuh dia.
Selisih Jumlah WPS
Sementara itu, selain persoalan kesiapan pencairan uang pesangon di APBD Perubahan, ada masalah lain yang membuat rencana penutupan prostitusi SK dan GBL mengalami tarik ulur pelaksanaan. Yakni munculnya jumlah selisih PSK yang akan menerima uang pesangon.
Hasil pendataan dan verifikasi PSK dari Dinas Sosial tidak sinkron dengan jumlah PSK yang dikantongi pengurus lokalisasi. “Kalau Pak Wandi (Ketua Resosialisasi Argorejo atau SK ) bilang jumlah PSK ada 475 orang tapi kenyataannya jumlah PSK yang fix ada 441 orang,” tutur Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Tri Waluyo.
Tri Waluyo mengatakan, khusus di SK, pihaknya sudah melakukan proses pendataan sejak tahun 2017. Jumlah PSK pendataan Dinsos, lanjut dia, harusnya sudah menjadi data final. Sebab sudah ada komitmen dan disaksikan oleh tim verifikasi bantuan sosial, Satpol PP dan instansi terkait lain.
“Tapi selisih data PSK tersebut masih tetap akan diakomodir. Nanti keputusan tetap di Pak Wali Kota Semarang. Kami tugasnya hanya mendata, menyiapkan administrasi,” bebernya.
Disinggung nominal uang tali asih ke PSK, Tri Waluyo belum bersedia membeber ke publik. “Saya belum bisa bilang kepastian jumlah uangnya karena ini masih proses penetapan APBD Perubahan, kami masih menunggu dulu hasilnya,” kata dia. []
