Semarang - Muncul pesan yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk ikut dalam aksi pawai tolak 5G dan tolak vaksin karena risiko kesehatan. Aksi unjuk rasa damai yang bertujuan gagalkan tatanan dunia baru ini akan digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 5 November 2020.
Pesan ajakan ini disampaikan akun Instagram @truth_seeker_society sejak tiga hari lalu. Setidaknya ada tiga postingan ajakan pawai topeng Anonymous tolak 5G dan tolak vaksin yang disampaikan ke khalayak warganet.
One Million Mask March Anonymous Indonesia, demikan keterangan yang dijadikan tagline di postikan ajakan menggagalkan new world order tersebut. Rencananya akan digelar di Alun-alun Agung Kauman dan berakhir di Balai Kota Semarang, mulai pukul 10.00 WIB.
Akun Instagram @truth_seeker_society menyampaikan siapapun bisa ikut dalam pawai unjuk rasa tersebut. Namun masyarakat dilarang membawa unsur atau atribut partai, ormas maupun atribut kelompok agama. Rencananya, penyelenggara akan menyertakan topeng Anonymous, spanduk, stiker juga bendera Merah Putih dan bendera Anonymous.
Iya, pesan itu bisa jadi informasi hoaks. Karena belum jelas pihak penyelenggaranya siapa. Apalagi Alun-alun Kauman saat ini belum diresmikan.
Menyikapi hal itu, Pemkot Semarang melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Fajar Purwoto menyatakan pesan di media sosial tersebut itu bisa jadi informasi hoaks atau tidak benar.
Menurut Fajar, sampai saat ini pihaknya belum mendengar akan adanya kegiatan tersebut dan juga belum ada kejelasan dari pihak penyelenggaranya.
"Iya, pesan itu bisa jadi informasi hoaks. Karena belum jelas pihak penyelenggaranya siapa. Apalagi Alun-alun Kauman saat ini belum diresmikan," kata Fajar, Jumat, 25 September 2020.
Baca juga: Pria Asal Semarang Tewas Membusuk di Selokan Benoa Bali
Lokasi yang akan dijadikan tempat start pawai juga masih ditutup. Pemkot Semarang belum membuka Alun-alun Kauman untuk masyarakat umum.
"Tujuannya pesan di medsos itu hanya mau cari sensasi saja dengan menggelar acara seperti itu," tutur dia.
Namun begitu, Fajar menyatakan pihaknya bersama tim gabungan tidak akan segan menindak tegas pihak penyelenggara jika tetap nekat menggelar kegiatan tersebut. Sebab dapat menimbulkan kerumunan banyak orang yang berpotensi memunculkan klaster baru.
Baca lainnya:
- Cerita Kakek Pembuat Gantungan Knalpot di Semarang
- Bobby Nasution Sebut Medan Masih Kalah dengan Semarang
Bahkan, lanjut Fajar, kegiatan itu bisa mengarahkan masyarakat untuk menggagalkan kehidupan tatanan baru atau new normal di tengah pandemi.
"Satpol PP dan pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas kepada kerumunan tersebut, harusnya mereka itu bersama-sama mendukung menciptakan suasana damai dan aman," ujar dia.
Fajar menambahkan aturan terkait larangan berkerumun saat pandemi bagi masyarakat sudah jelas. Mereka yang melanggar ketentuan protokol kesehatan, bahkan bisa dikenai hukuman penjara.
Ancaman pidana bagi yang menciptakan kerumunan tercantum di maklumat Kapolri. Juga diatur di pasal 14 ayat 1 UU No 4 Tahun 1984. Bahwa yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama satu tahun.
"Dan pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat dipidana penjara satu tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta," pungkas Fajar. []
