Jakarta, (Tagar 30/3/2019) - Sosok Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak bisa dibilang sebagai wajah baru dalam peta perpolitikan nasional. Pasalnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diketahui telah malang melintang pada kancah politik sejak usia muda.
Cak Imin mulai terlibat dalam diskusi mengenai politik sejak duduk di Madrasah Tsanawiyah Negeri Denanyar, Jombang. Dirinya kemudian terlibat dibanyak oranisasi kepemudaan dan baru benar-benar terjun dalam kancah politik praktis saat lengsernya Orde Baru pada tahun 1998.
Saat itu, sehari setelah lengsernya orde baru, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H Abdurrahman Wahid (Gusdur) mendapat usulan dari para warga NU di seluruh pelosok Tanah Air agar membentuk partai politik.
Cak Imin yang merupakan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode tahun 1994-1997, ditunjuk oleh PBNU untuk ikut merumuskan konsep sebuah partai baru, yakni PKB. Dirinya diikutsertaan dalam pembahasan konsep sebagai perwakilan dari organisasi PMII.
Baca juga: Tarung di Basis Lawan, PKB Siap Ubah Tasikmalaya Jadi Kandang Jokowi
Melalui deklarasi yang dilaksanakan di Jakarta pada 23 Juli 1998, PKB pun terbentuk. Gusdur sebagai inisiator pembentukan partai NU, menjadi Ikon PKB dan diusung maju sebagai kandidat pemilihan presiden pada Pemilu 1999.
Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbincang saat melakukan pertemuan di DPP Partai PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (4/7/2018). Pertemuan tersebut membahas dukungan partai koalisi untuk Pemilihan Umum Presiden 2019. (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Lewat partai baru itu, Cak Imin berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo pada Pemilu 1999.
Dirinya kemudian ditunjuk sebagai ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) pertama. Beberapa waktu kemudian, Cak Imin yang saat itu masih berusia 32 tahun didapuk sebagai Wakil Ketua DPR mewakili FPKB. Posisi itu berhasil dipertahankan hingga tahun 2009.
Pada tahun 2007-2008, Cak Imin terlibat konflik dengan salah satu pendiri sekaligus Ketua Umum Dewan Syuro PKB K.H Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Beberapa sumber menyebut perseteruan terjadi beberapa kali hingga berujung pada perebutan PKB oleh Muhaimin Iskandar.
Mulanya, konflik terjadi saat Muhaimin Iskandar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, melalui rapat gabungan Ketua DPP PKB yang membahas munculnya isu pihak-pihak yang ingin menggelar Muktamar Luar Biasa.
Cak Imin dan pendukungnya (PKB Muhaimin) kemudian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Muhaimin menggugat Gusdur atas pemecatan dirinya dari posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Selain itu, kubu PKB MUhaimin juga menggelar Musyawarah Luar Biasa (MLB) di Hotel Mercure Ancol.
Musyawarah tandingan itu menghasilkan keputusan untuk mendapuk Muhaimin sebagai Ketua UMUM PKB, Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal dan KH Aziz Mansyur sebagai Ketua Dewan Syuro. PKB Muhaimin kemudian menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 11 Mei 2008, agar bisa ikut serta pada pemilu 2009.
Beberapa hari setelahnya, yakni pada tanggal 15 Mei 2008, sidang perdana sengketa PKB digelar di PN Jakarta Selatan. Namun, tidak ada pengurus PKB yang hadir, termasuk KH Abdurrahman Wahid dan Ali Masykur Musa selaku pihak tergugat.
PKB Muhaimin akhirnya diakui dan berhasil ikut serta dalam Pemilu tahun 2009. PKB memperoleh 5,146,122 atau 4,94 persen suara. Namun, hubungan antara PKB Muhaimin dengan keluarga Gusdur, masih panas hingga sekarang.
Cak Imin mengaku kalau perseteruan yang pernah terjadi adalah sebuah skenario yang merupakan usaha Gusdur untuk menggembleng dirinya sebagai anak muda. Namun salah satu putri Gusdur Allisa Wahid, yakin konflik Gus Dur dengan Cak Imin nyata adanya, bukan sebuah rekayasa untuk penggemblengan atau apa pun.
Baca juga: Cak Imin Sebut Hanya 2 Persen Warga NU Tidak Pilih Jokowi-Ma'ruf
