MPR Senang Nasihat PBNU soal Pilpres Irit Anggaran

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid akan menjadikan nasihat PBNU soal Pilpres sebagai bahan kajian ke fraksi lain, menyangkut anggaran.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo (kiri), berbincang dengan Ketua Umum PB NU, KH Said Aqil Siradj, saat berkunjung ke Gedung PBNU, Jakarta, Rabu, 27 November 2019. (foto: Antara/Hafidz Mubarak).

Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengatakan rekomendasi Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) yang mengusulkan pemilihan presiden (Pilpres) melalui MPR, akan menjadi bahan kajian penting institusi. 

Dia meyakini rekomendasi PBNU didasari kajian mendalam, dengan melihat manfaat dan kerugian ketika pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung. 

Saat ini kalau kita kalkulasi biaya untuk memilih presiden, kita membutuhkan Rp 24 triliun. Kalau dipilih melalui MPR, tidak akan sampai segitu.

"Kami sebagai pimpinan MPR akan mendengarkan dan memasukan rekomendasi itu sebagai bahan kajian penting. Namun kembali pada kehendak masyarakat karena ini sudah terlanjur dengan pemilihan langsung," kata Fawaid, di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti diberitakan Antara, Kamis, 28 November 2019.

Baca juga: Jokowi Sebut Ekonomi Indonesia di Bawah India-China

Dia menilai rekomendasi PBNU itu sudah berdasarkan kajian para ulama yang mempertimbangkan sisi manfaat dan kerugian dari Pilpres. 

Fawaid mencontohkan biaya sosial yang tinggi dalam pelaksanaan Pemilu, sehingga lebih baik dikembalikan ke MPR demi menghemat anggaran. 

"Saat ini kalau kita kalkulasi biaya untuk memilih presiden, kita membutuhkan Rp 24 triliun. Kalau dipilih melalui MPR, tidak akan sampai segitu bahkan bisa berkurang 80 persen untuk memilih seorang kepala daerah," ujarnya. 

Menurut Fawaid, dalam pemilihan langsung, biaya yang dikeluarkan calon juga besar, itupun belum termasuk kerugian sosial di sebuah daerah. 

Untuk pembiayaan Pilkada langsung di satu daerah saja, lanjutnya, bisa menghabiskan biaya Rp 20 miliar, namun kalau pemilihan di DPRD biayanya hanya Rp 1 miliar. 

"Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat sekaligus kami akan berpikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada," katanya. 

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj menyampaikan aspirasi kiai NU terkait pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 

Jika menimbang, melihat mudarat dan manfaatnya, kata Said Aqil, pemilihan presiden secara langsung berbiaya tinggi, serta menimbulkan disparitas sosial. 

Baca juga: Mahfud Persilahkan Reuni 212 Tapi Jangan Buat Ribut 

"Terutama biaya sosial, ada konflik yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam," kata dia, saat menerima silaturahim pimpinan MPR ke Kantor Pusat PBNU Jakarta, Rabu 27 November 2019. 

Dia mencontohkan peristiwa Pilpres 2019, keadaan masyarakat 'mendidih' dan panas, sehingga sangat mengkhawatirkan. Maka itu dia tidak menginginkan hal ini berulang tiap lima tahun sekali. []

Berita terkait
Aspirasi Kiai NU Tentang Pilpes Secara Langsung
Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, menyampaikan aspirasi kiai NU soal pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
Ormas AMS Ingin Tokoh Sunda Diangkat di Pilpres 2024
Ormas AMS mendorong agar tokoh Sunda diangkat salah satu partai politik menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024.
NasDem Sudah Tentukan Kriteria Calon Pilpres 2024
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan partainya telah menyiapkan kriteria calon presiden yang akan diusung di pilpres 2024.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.