Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai rencana aksi halalbihalal akbar kelompok 212 di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sarat muatan politis dan kepentingan. Menurut dia, halalbihalal menodai makna baik dari tradisi tersebut.
"Saya pikir rencana aksi di depan (gedung) MK justru menodai makna halalbihalal yang tujuannya saling bermaafkan," kata Wasisto kepada Tagar, Selasa, 25 Juni 2019.
"Menurut saya, itu hanya kedok saja, di mana bungkus agama dipakai sebagai gerakan politik," ujarnya.
Wasisto berharap, pihak kepolisian memiliki cara bijak dalam melakukan pengamanan jika rencana aksi tersebut benar-benar terlaksana. Pasalnya, dia menduga akan ada upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kericuhan dan bentrokan antara massa peserta halalbihalal dengan aparat keamanan.
Menurut saya, itu hanya kedok saja, di mana bungkus agama dipakai sebagai gerakan politik
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut menghadiri acara tersebut karena bermuatan politis.
Dia mengatakan ada baiknya silaturahmi melalui halalbihalal dilakukan dengan cara yang elok dan bukan di jalanan.
"Alasan kenapa mereka ingin tetap keukeuh lakukan hal itu, karena sengaja ingin berbenturan dengan kepolisian agar menciptakan narasi kalau kepolisian itu otoriter. Narasinya ke sana," kata Wasito.
"Halalbihalal itu lebih elok kalau tidak ada hubungannya dengan gerakan politik, dan secara harfiah, halalbihalal itu kan di dalam gedung dan bukan sebuah aksi demonstrasi," ujarnya.
Sebelumnya diwartakan, beredar berbagai poster di media sosial soal ajakan mengikuti acara 'Halalbihalal Akbar 212' di depan gedung MK, mulai tanggal 21 hingga 28 Juni 2019. Dalam narasi pendamping poster yang tersebar melalui grup-grup aplikasi pesan singkat WhatsApp, acara disebutkan berisi kegiatan berzikir, berdoa dan bersalawat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan kepolisian melarang segala kegiatan di depan Gedung MK. Dia menuturkan polisi tidak ingin aksi massa berakhir rusuh seperti demonstrasi di depan Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei 2019.
Ngeyel
Persatuan Alumni (PA) 212 sebagai pengagas acara itu menyebut kegiatan halalbihalal di depan gedung MK sebagai bagian dari proses pengawalan sidang gugatan Pilpres 2019.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis, menegaskan pihaknya tetap akan melangsungkan acara halalbihalal di depan Gedung MK meski belum mengantongi izin dari pihak kepolisian.
Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan bahwa cukup adanya pemberitahuan. Bukan izin dari kepolisian
Menurut dia, panitia acara halalbihalal tidak memerlukan izin dari pihak aparat keamanan melainkan hanya diwajibkan melayangkan surat pemberitahuan acara. Hari mengaku surat pemberitahuan telah dikirimkan panitia kepada pihak kepolisian.
"Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan bahwa cukup adanya pemberitahuan. Bukan izin dari kepolisian," kata Hari melalui keterangan tertulis kepada Tagar, Selasa, 25 Juni 2019.
"Menurut informasi yang kami dapatkan dari panitia perihal surat pemberitahuan oleh penyelenggara halalbihalal alumni akbar 212 sudah diberikan kepada aparat yang berwajib," kata dia.
Hari mengklaim acara bakal dihadiri lebih dari satu juta orang. Dia juga mengatakan telah memberikan pesan kepada massa peserta halalbihalal untuk menghindari tindakan kekerasan dan provokatif.
"Secara pribadi saya sampaikan bahwa tidak boleh melakukan anarki. Itu adalah standar semua acara keramaian atau unjuk rasa kelompok," kata Hari.
"Bila ada (kerusuhan), maka itu adalah tanggung jawab pribadi pelaku anarki dan proses penanggulangan dan antisipasinya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pihak keamanan negara atau kepolisian," ujar dia.
Baca juga:
- Wapres JK: Masa Halalbihalal di Depan MK? Nggak Pantas
- Mantan Ketua MK Minta PA 212 Tak Gelar Aksi
- Profil Sembilan Hakim Penjaga Mahkamah Konstitusi
