Moeldoko: UMKM Motor Bangkitnya Ekonomi Indonesia

Moeldoko menyebut UMKM menjadi motor yang mampu membangkitkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: Tagar/Instagram/dr_moeldoko)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak yang dapat membangkitkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. 

Oleh karenanya, ia mendorong pelaku UMKM terus menciptakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pendapatannya.

"Di tengah kesulitan pasti ada kesempatan dan jeli menangkap peluang menjadi modal dasar untuk dapat menciptakan inovasi sehingga dapat bertahan di era pandemi ini," kata Moeldoko pada acara Harlah ke-9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2020.

UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam program PEN dengan alokasi anggaran sekitar Rp123 triliun.

Baca juga: Teten: Cipta Kerja Mudahkan Pengembangan Koperasi dan UMKM

Terkait UMKM, kata Moeldoko, menjadi sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pertama, lanjut dia, UMKM menjadi lapangan pekerjaan yang berpotensi meyerap banyak tenaga kerja.

Sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di tanah air berasal dari sektor UMKM. Artinya, sebagian masyarakat berpenghasilan sebagai pelaku usaha ataupun pekerja di sektor UMKM.

Kedua, dari sisi output, UMKM menjadi sektor yang berkontribusi dalam memberikan sumbangan besar kepada perekonomian nasional dengan jumlah sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ketiga, koperasi dan UMKM juga memiliki peran penting sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Sehingga, UMKM menjadi sektor penting dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam program PEN dengan alokasi anggaran sekitar Rp123 triliun," ucap Moeldoko.

Program stimulus dan insentif untuk UMKM meliputi berbagai program, seperti subsidi bunga, baik bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non KUR. Penempatan dana pemerintah di bank juga diharapkan mampu menyalurkan kredit kepada pelaku usaha terutama UMKM.

Kemudian, penjaminan kredit, sehingga perbankan diharapkan tidak ragu untuk memberikan kreditnya kepada pelaku UMKM. Pembiayaan kepada koperasi melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). Selanjutnya, insentif pajak yakni Pajak Penghasilan final bagi UMKM ditanggung pemerintah.

Berikutnya, Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM berupa hibah senilai Rp2,4 juta untuk setiap pelaku usaha mikro. Ini bertujuan agar usaha mikro bisa terus berjalan, tidak harus menutup usahanya. Program tersebut sudah berjalan sangat baik.

Pandemi, kata dia, membuat terciptanya peluang terkait dengan percepatan go digital di Indonesia dan invovasi teknologi guna mendukung produktivitas masyarakat. Ini seiring berkembangnya 'less contact economy' (perekonomian dengan sedikit kontak), seperti pemakaian digital payment dalam transaksi, mobile banking, dompet digital (e-wallet), dan sebagainya.

Baca juga: Moeldoko Sebut UU Cipta Kerja Dapat Bantu UMKM dan Koperasi

"Peluang tersebut perlu ditangkap oleh UMKM. Kerja sama dengan platform digital untuk memasarkan produk menjadi salah satu opsi untuk bertahan di era pandemi," ujar Moeldoko.

Selain itu, menurut Moeldoko, pelaku UMKM juga harus lebih pintar dalam proses pemasaran produk-produknya. Sebab, promosi yang masif dibutuhkan guna mendorong permintaan produk UMKM, seperti pemberian 'cash back' dan diskon yang bisa digunakan untuk membeli produk UMKM. []

Berita terkait
Perbedaan Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan Nomor 23/2003
Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dianggap merugikan kepentingan buruh.
Perbandingan Pesangon UU Cipta Kerja dengan Negara Lain
Hak besaran pesangon untuk pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubngan kerja (PHK) dalam UU Cipta Kerja menuai kritikan tajam.
Menteri Teten: Omnibus Law UU Cipta Kerja Perkuat UMKM
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menilai UU Cipta Kerja akan memberikan tempat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara