Moeldoko Sebut Ada 2 Kelompok Tak Ingin Papua Maju

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok poros politik antipemerintah tidak ingin Papua maju.
Moeldoko (Foto Facebook Moeldoko).

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok poros politik antipemerintah tidak suka dengan pertumbuhan di Papua yang semakin maju.

"Kami cermati dari perkembangan di Papua bahwa sebuah kecemasan yang nyata dari para kelompok yang saya katakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok poros politik anti-pemerintah atas pertumbuhan Papua yang semakin baik," ujar Moeldoko usia menghadiri Diskusi Media di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.

Dia mengatakan kelompok-kelompok antipemerintah itu cemas, disebabkan mereka tidak ingin kehidupan di Papua semakin sejahtera, karena hal itu dapat mempengaruhi eksistensi dari kelompok itu tidak ada lagi di tengah masyarakat.

Kelompok-kelompok antipemerintah itu cemas, disebabkan mereka tidak ingin kehidupan di Papua semakin sejahtera.

Maka dari, KKB ini terus mengganggu progres pembangunan di Papua, seperti pembangunan jalan hingga membunuh para pekerja pembangunan infrastruktur. Gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kelompok tersebut hanya bertujuan, supaya Papua tidak maju dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Menurut Moeldoko, kelompok-kelompok antipemerintah dari poros politik di Papua juga sama cemasnya, jika Papua sudah maju dan tumbuh. Akibatnya, kelompok-kelompok poros politik ini tidak bisa meraih dukungan dari dunia internasional karena dalih-dalih politik mereka sudah tidak laku.

"Pada kenyataannya Papua sudah maju, untuk itulah mereka-mereka yang antipemerintah ini selalu mengganggu. Sangat tidak masuk akal bahwa di satu sisi pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur, namun di sisi lain ada sarana dan prasarana infrastruktur yang dibakar," ujarnya.

Kata dia, inilah upaya-upaya nyata yang bisa dilihat dari kelompok-kelompok anti-pemerintah tersebut telah cemas, karena mereka tidak ingin melihat masyarakat Papua bertumbuh pesat.

Dia mengimbau seluruh masyarakat Papua, tokoh-tokoh agama, dan adat untuk memahami situasi ini, mengingat KKB dan kelompok poros politik anti-pemerintah ada yang tidak menginginkan Papua semakin berkembang. 

Sebagain informasi, demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Sejumlah jalan diblokir mahasiswa dan masyarakat dengan cara membakar ban kendaraan. Di Jayapura, Papua, massa turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

Unjuk rasa juga terjadi di Sorong, Papua Barat, yang berujung pada perusakan fasilitas publik. Salah satunya perusakan kaca di Bandara Domine Eduard Osok. Selanjutnya terjadi aksi massa di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu, 21 Agustus 2019 yang berujung pada pembakaran sebuah pasar. Aksi massa juga terjadi di Timika, Papua yang berujung massa melempari batu ke Gedung DPRD Mimika.

Para pendemo tersebut memprotes tindakan persekusi dan rasisme yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap para mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Saat ini, Presiden Jokowi Widodo menyebutkan bahwa kondisi di Tanah Papua sudah berangsur normal, pascakerusuhan atas reaksi dari pengepungan mahasiswa Papua di Jalan Kalasan.[] 

Berita terkait
Moeldoko: Prioritas Pembangunan Jokowi di Periode II
Moeldoko menyebutkan prioritas pembangunan dan masalah Indonesia akan mempengaruhi nomenklatur kementerian di periode kedua Jokowi.
Moeldoko: Pemerintah Tak Perlu Negosiasi dengan FPI
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan tidak akan ada negosiasi maupun dialog dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).
Moeldoko atau Agum Gantikan Menko Polhukam Wiranto?
Moeldoko dan Agum Gumelar disebut-sebut layak menjabat sebagai Menko Polhukam yangs ekarang diisi oleh Wiranto
0
Kapolri: Sinergitas TNI-Polri Harga Mati Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kapolri menekankan penguatan sinergitas TNI-Polri menjadi salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas.