Moeldoko: Pemerintah Gencarkan Kota Ramah HAM

Moeldoko menyatakan pemerintah terus berupaya menginisiasi program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Moeldoko dalam acara Leadership Talk, Gelora Bung Karno, Jakarta (Foto: instagram @dr_moeldoko)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan pemerintah terus berupaya menginisiasi program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM. 

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai realisasi pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemerintah daerah (pemda).

Saya berharap agar inisiatif-inisiatif baik pelaksanaan HAM di tingkat daerah dalam kerangka Kabupaten dan Kota Ramah HAM ini dapat terus digalakkan

"Saya mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang sangat konstruktif dan kolaboratif antara Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Swadaya Masyarakat di antaranya INFID, yang secara bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden menjadi pemrakarsa program Kabupaten dan Kota Ramah HAM yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir dan akan terus dilaksanakan setiap tahun di masa mendatang," kata Moeldoko saat membuka Forum Kota HAM Sedunia ke-10 (World Human Right Cities Forum) 2020, Jumat, 9 Oktober 2020.

Moeldoko menuturkan, Presiden Joko Widodo pada pidato peringatan Hari HAM Internasional tahun 2015 menegaskan tentang perlunya memperbanyak dan memperluas pelaksanaan Kota dan Kabupaten Ramah HAM seperti Wonosobo, Solo, dan sebagainya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, berdasarkan prinsip tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia atau Human Rights City yang disepakati secara internasional, pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan 'Kabupaten dan Kota Peduli HAM' sebagai pergeseran paradigma kebijakan yang teknokratik menjadi kebijakan yang berbasis Hak Asasi.

"Oleh karena itu, Human Rights City sangatlah relevan bagi Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan Human Rights City di Indonesia dilakukan atas inisiatif masyarakat atau atas dorongan pemerintah ini memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi, di antaranya komitmen dari Kepala Daerah sehingga terwujud dan berkelanjutan.

Ia menyebut, adopsi kerangka Kabupaten dan Kota ramah Hak Asasi Manusia di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2014 oleh Kabupaten Wonosobo. Pemda Wonosobo menerapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran, perempuan dan anak, penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap kaum minoritas agama.

"Cerita sukses Wonosobo menarik perhatian dari para kepala daerah lain yang muda dan berwawasan terbuka terhadap pentingnya menerapkan human right based policies yang inklusif dan mengutamakan prinsip no one left behind. Kota Ramah HAM lainnya Bojonegoro, Surakarta, Jember, Palu, Semarang, Salatiga dan Banjarmasin sebagai penyelenggara Festival HAM tahun 2020," ucap Moeldoko.

Dia menuturkan, Indonesia menggunakan dua pendekatan dalam mewujudkan Kabupaten dan Kota ramah HAM yaitu atas inisiatif pemda dan atas dorongan pemerintah pusat.

"Pendekatan yang diinisiasi pemda pada pelaksanaannya banyak diakselerasi oleh kelompok masyarakat sipil melalui program 'Kabupaten dan Kota Ramah HAM'. Sedangkan Pendekatan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui program 'Kabupaten dan Kota Peduli HAM'. Kedua pendekatan ini saling melengkapi," ujar dia.

"Saya berharap agar inisiatif-inisiatif baik pelaksanaan HAM di tingkat daerah dalam kerangka Kabupaten dan Kota Ramah HAM ini dapat terus digalakkan, yang bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia di dalam negeri, tetapi juga agar Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian di tingkat global," kata Moeldoko menambahkan.[]

Berita terkait
Moeldoko Sebut UU Cipta Kerja Dapat Bantu UMKM dan Koperasi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut UU Cipta Kerja mampu membantu UMKM dan koperasi untuk bertahan akibat dampak pandemi Covid-19.
Din Syamsuddin Ungkit Uang Gaji Moeldoko dari Rakyat
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin suruh KSP Moeldoko kerja sungguh-sungguh karena digaji dengan uang rakyat.
Din Syamsuddin Tantang Moeldoko Adu Logika
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menanggapi pernyataan Staf KSP Jenderal (Purn) Moeldoko beradu logika.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.