Modus Calo Janjikan Lulus Tes CPNS Tanpa Mahar

Calo CPNS saat ini terbilang cerdik karena tidak meminta uang muka kepada korban.
Kepala BKD Jatim Anom Surahno. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimanfaatkan calo untuk mengelabui masyarakat yang mendaftarkan diri. Namun, saat ini calo tidak langsung meminta uang mahar ketika masyarakat mendaftar CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno meminta agar masyarakat tidak mempercayai calo yang bisa menjamin diterima menjadi PNS. Calo saat ini terbilang cerdik karena tidak meminta uang muka kepada korban.

Ini modus baru, calo tidak meminta pembayaran dulu.

Menurut Anom, calo awalnya meminta berkas korban untuk dibawa ke Jakarta. Hanya saja, saat meminta berkas tersebut, korban tidak dimintai uang seperser pun. Calo menjanjikan akan berusaha maksimal agar lulus tes. Selanjutnya pembayaran bisa dilakukan setelah diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini modus baru, calo tidak meminta pembayaran dulu. Jika korban diterima, baru bisa dilakukan pembayaran. Padahal kalau diterima itu hasil dia sendiri, bukan karena orang itu," ujarnya di kantor BKD Jatim, Rabu 13 November 2019.

Ano menegaskan BKD akan menindak tegas dengan memecatnya jika ada ASN lingkungan Pemprov Jatim ikut terlibat atau menjadi calo CPNS.

"Pokoknya kalau ketahuan (ada oknum orang dalam yang menjadi calo), pasti saya pecat," imbuh Anom.

Anom mengaku mendengar kabar adanya calo CPNS. Seperti halnya di Kediri dan Gresik. Pelaku sudah diamankan oleh orang yang meng-collect pendaftaran.

Untuk itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terkena rayuan oknum yang bisa menjamin lolos tes karena pendaftaran dilakukan secara online.

Pendaftar diwajibkan mengakses melalui website resmi sehingga semua bisa transparan, dan akuntabel karena sistem online.

"Banyak kabar adanya calo yang memberi janji bisa diterima. Padahal pendaftaran bersifat mandiri, dan tidak bisa diwakilkan. Mereka juga harus mengunduh sendiri dan diakhiri dengan swafoto," ungkapnya. []

Baca juga:

Berita terkait
Pemprov Jatim Salahkan Kemendagri Soal Desa Fiktif
Pemprov Jatim menyebut Kemendagri salah karena tidak menghapus kode desa yang terkena dampak luapan lumpur lapindo, Sidoarjo.
Pemprov Jatim Punya Tunggakan DBH ke Kabupaten Kota
Tunggakan itu terlihat dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Jatim Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4 triliun
Pemprov Jatim Dituding Tak Transparan Data Stunting
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi menilai Pemprov Jatim selama ini tidak terbuka untuk memberi data jumlah balita yang menderita stunting.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.