Surabaya - DPRD Jawa Timur (Jatim) menuding Pemprov tidak transparan soal data penderita stunting. Akibatnya serapan anggaran penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim menjadi rendah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi menilai Pemprov Jatim selama ini tidak terbuka untuk memberi data yang jelas terkait jumlah balita yang menderita stunting. Padahal di Jawa Timur penderita stunting masih terlihat cukup banyak.
"Saya beberapa waktu lalu ngobrol dengan pemerintah di Kabupaten Malang. Katanya, selama ini tidak mendengar stunting di Kabupaten Malang. Kenyataannya tinggi, kenapa saya bilang tidak ada, karena memang ditutup tutupi," kata Kusnadi di Surabaya, Kamis, 29 Agustus 2019.
Pemerintah tidak terus mencari pencitraan, karena tidak etis menyembunyikan data hanya demi popularitas.
Kusnadi mengaku terkejut, karena di Pujon Malang yang notabene centra produsen susu. Namun, realitanya ditemukan 1000 kasus stunting.
Diketahui, di Malang ternyata masih ada 4000 anak yang mengalami stunting. "Yang saya kaget waktu itu, stunting dibicarakan di Pujon ada seribu stunting. Kenapa saya kaget, karena Pujon pusat industri susu. Kenapa kok sampai ada stunting disana," tuturnya.
Dia berharap pemerintah tidak terus mencari pencitraan, karena tidak etis menyembunyikan data hanya demi popularitas. Seharusnya Pemprov Jatim berani membuka data yang valid, sehingga balita yang menderita stunting bisa segera ditangani. Karena dengan dibukanya data itu, bukan berarti menjelekkan Pemprov.
"Marilah terbuka sehingga kita bisa menyelesaikan secara bersama. Kita bisa tahu dan bagaimana antisipasi permasalahannya" ujarnya.
Sementara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku akan berusaha keras penanganan stunting menjadi prioritas underline, selain masalah pendidikan dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
Khofifah akan mengundang Bank Dunia dari Washingtong DC untuk melakukan pemetaan dengan intervensi yang lebih tajam.
"Tapi untuk detailnya silahkan tanya langsung ke Dinkes Jatim termasuk berapa anggarann yang akan disiapkan," tuturnya.
Untuk diketahui, DPRD Jatim mengkritisi rendahnya penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Jawa Timur. Akibatnya perbaikan gizi buruk masyarakat tidak bisa maksimal.
Alokasi anggaran perbaikan Gizi masyarakat di Dinas Kesehatan tahun 2019 hingga Agustus 2019 baru terserap Rp 248 juta. Padahal alokasi anggarannya mencapai Rp 12,2 miliar. Sudah 8 bulan masa anggaran 2019 berjalan, tetapi hanya terserap 2,03% saja.
Penyerapan anggaran rendah ini sangat ironis dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Mengingat, program itu menjadi dambaan masyarakat, khususnya di daerah yang selama ini memiliki masalah gizi rendah, seperti di Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bondowoso, Nganjuk, Lamongan dan Kediri.
Dampak gizi buruk yang memprihatinkan adalah penderita stunting yang angka jumlahnya masih diatas 30%. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir.[]
